Nasional

Penilaian Integritas Kementerian Penyertaan Modal Tidak Dipublikasi KPK, Terindikasi ‘Pengondisian’

Kertasleces.co.id – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 Kementerian lnvestasi atau Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) yang digunakan dipimpin Bahlil Lahadalia, dan juga pemerintahan Wilayah (Pemkab) Boyolali bukan dipublikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu oleh sebab itu terindikasi adanya pengaturan atau pengondisian survei.

Deputi Area Pencegahan dan juga Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menjelaskan prosedur pelaksanaan SPI. Disebutnya hasil survei harusnya dijawab segera oleh masing-masing pegawai yang digunakan terpilih menjadi responden lewat form yang digunakan dikirim lewat WhatsApp.

“Itu survei, kan ia kasih daftar nama, nama pegawai, unit, itu kami random. Kami kirim WhatsApp blast, gitu, ya. Lantas beberapa menjawab filenya ke kami langsung,” kata Pahala di dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari terakhir pekan (26/1/2024).

Pahala mengumumkan terjadi pengaturan untuk menyamakan jawaban dari pertanyaan survei.

“Nah, ternyata ada edaran, ‘Eh semua yang mana dapat survei tolong kumpulkan dulu di dalam google form, nanti kita yang tersebut masukin dengan segera ke KPK,'” kata Pahala.

“Pengaturan ini pada bentuk mengoordinasikan pengisian ini, padahal ini kan harusnya rahasia. Itu kepala kantornya enggak tahu kalau pegawai ini bilang apa. Tapi dengan menaruh di area Google form, jadi sanggup dilihat semua, dikoordinir baru masuk ke kami,” sambungnya.

Dari file yang tersebut diterima KPK, ditemukan adanya kejanggalan, yakni jawaban yang digunakan diberikan pegawai hampir sama.

“Kami mendeteksi dari nilai yang tersebut rata-rata, masa iya, gitu, pegawai 150 orang semua pendapatnya sebanding jadi itu dideteksi,” kata Pahala.

KPK sempat memulihkan file yang mana diberikan Kementerian lnvestasi kemudian pemerintah Daerah Boyolali untuk diperbaiki.

“Jadi itu yang mana dijalankan oleh Boyolali lalu Kementerian Penanaman Modal dan juga saya bersurat, saya bilang ‘enggak boleh begitu’. Diperbaiki, tapi balik lagi masih sejenis juga. Ya, sudahlah, kami enggak publikasikan,” katanya.

Sebagaimana diketahui SPI merupakan upaya KPK serta Kemenpan RB untuk memetakan sejauh mana resiko korupsi dalam instansi pemerintah baik Kementerian, Lembaga kemudian otoritas Daerah di tempat seluruh Indonesia.

Dari 3,1 jt ajakan yang digunakan dikirim lewat WhatsApp, sebanyak 553 ribu mengisi survei, dengan komposisi 58 persen merupakan pegawai internal kementerian/lembaga/pemerintah wilayah dan juga 40 persen adalah masyarakat, juga 2 persen eksper (narasumber ahli).

Sementara itu, untuk SPI Nasional Indonesia pada 2023 berada di tempat hitungan 70,97 persen, turun dibandingkan dengan 2022 yakni 71,94 persen. Menurut KPK hitungan itu menunjukkan Indonesia masih rentan korupsi.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button