Nasional

Kemungkinan Pemanfaatan Aparat di pemilihan usai Jokowi Sebut Presiden hingga Menteri Boleh Kampanye juga Memihak

Kertasleces.co.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi menilai ada prospek penyelewengan sarana negara untuk kepentingan tertentu pada pemilihan raya 2024. Keresahan itu muncul usai pernyataan Presiden Jokowi yang digunakan mengatakan bahwa presiden dan juga menteri boleh kampanye kemudian memihak dalam Pilpres juga Pemilihan Umum 2024.

Walaupun Jokowi menyatakan kampanye itu boleh dilaksanakan selama bukan menggunakan prasarana negara. Sandi tetap memperlihatkan menilai hal itu akan sulit untuk diawasi.

“Iya saya tambahan khawatir itu (ada pengaplikasian infrastruktur negara termasuk aparat), sebab kan begini, sangat susah. Contoh protokolernya itu sulit sekali dipisahkan. Apakah ia pejabat negara atau melakukan untuk partai politi tertentu. Itu dari protokolernya belum voorijder (pengawalan dari polisi),” kata Sandi ketika dihubungi, Rabu (24/1/2024).

Menurut Sandi, apabila kepala negara kemudian menyatakan keberpihakannya maka seluruhnya akan mengikuti. Dalam konteks ini adalah negara yang dimaksud sedang dipimpinnya.

Termasuk berbagai infrastruktur negara yang tersebut ada pada dalamnya. Hal itu yang tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan tertentu terlebih di pemilihan raya 2024 kali ini.

“Jadi menurut saya kalau kemudian kepala negara berpihak ya bukanlah cuma kepala negara tuh, negara harus berpihak ke ia sebab infrastruktur negara kan itu tidak cuma presiden doang, ada infrastruktur yang lain, yang dikhawatirkan kan itu sekarang, semua infrastruktur digunakan untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.

Sedangkan untuk menteri, kata Sandi, jikalau memang benar yang dimaksud bersangkutan hendak berkampanye maka menteri yang dimaksud harus melepas semua atribut kementeriannya. Termasuk tidaklah menggunakan sarana apapun dari negara. 

Sebab tak dipungkiri memang sebenarnya pada waktu ini beberapa jumlah menteri pun berasal dari partai kebijakan pemerintah tertentu. Sehingga lagi-lagi pengawasan terhadap tidaklah adanya penyelenggaraan sarana negara itu akan sangat sulit.

“Ketika beliau (menteri) kampanye tidaklah pada tempat menteri. Jadi semua prasarana negara itu tak ada, cuma sulit sekali kan dilihat sekarang. Mulai dari voorijder terus pengamanannya, kan agak susah dilihatnya,” terangnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi individu Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi pada waktu ditanya tanggapannya mengenai menteri yang digunakan bukan ada hubungan dengan urusan politik justru jadi kelompok sukses.

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri identik saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa saja mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan prasarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak ada boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tak ada konflik kepentingan pejabat negara yang digunakan terlibat kampanye.

“Itu cuma yang digunakan mengatur itu semata-mata bukan boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya lagi.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button