Nasional

Potensial Pemanfaatan Aparat di Pemilihan Umum usai Jokowi Sebut Presiden hingga Menteri Boleh Kampanye serta Memihak

Kertasleces.co.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi menilai ada peluang penyelewengan prasarana negara untuk kepentingan tertentu di Pemilihan Umum 2024. Keprihatinan itu muncul usai pernyataan Presiden Jokowi yang digunakan mengatakan bahwa presiden kemudian menteri boleh kampanye juga memihak di dalam Pilpres lalu Pemilihan Umum 2024.

Walaupun Jokowi menyatakan kampanye itu boleh diadakan selama tidak ada menggunakan sarana negara. Sandi tetap memperlihatkan menilai hal itu akan sulit untuk diawasi.

“Iya saya lebih banyak khawatir itu (ada pengaplikasian prasarana negara termasuk aparat), dikarenakan kan begini, sangat susah. Contoh protokolernya itu sulit sekali dipisahkan. Apakah beliau pejabat negara atau melakukan untuk partai politi tertentu. Itu dari protokolernya belum voorijder (pengawalan dari polisi),” kata Sandi pada waktu dihubungi, Rabu (24/1/2024).

Menurut Sandi, jikalau kepala negara kemudian menyatakan keberpihakannya maka seluruhnya akan mengikuti. Dalam konteks ini adalah negara yang digunakan sedang dipimpinnya.

Termasuk berbagai infrastruktur negara yang tersebut ada dalam dalamnya. Hal itu yang dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan tertentu terlebih pada pemilihan 2024 kali ini.

“Jadi menurut saya kalau kemudian kepala negara berpihak ya tidak cuma kepala negara tuh, negara harus berpihak ke ia sebab infrastruktur negara kan itu tidak cuma presiden doang, ada infrastruktur yang mana lain, yang digunakan dikhawatirkan kan itu sekarang, semua infrastruktur digunakan untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.

Sedangkan untuk menteri, kata Sandi, jikalau memang sebenarnya yang tersebut bersangkutan hendak berkampanye maka menteri yang dimaksud harus melepas semua atribut kementeriannya. Termasuk tidak ada menggunakan sarana apapun dari negara. 

Sebab tak dipungkiri memang sebenarnya pada waktu ini beberapa jumlah menteri pun berasal dari partai kebijakan pemerintah tertentu. Sehingga lagi-lagi pengawasan terhadap tidak ada adanya pengaplikasian prasarana negara itu akan sangat sulit.

“Ketika ia (menteri) kampanye bukan pada tempat menteri. Jadi semua sarana negara itu tak ada, cuma sulit sekali kan dilihat sekarang. Mulai dari voorijder terus pengamanannya, kan agak susah dilihatnya,” terangnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi pribadi Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang dimaksud bukan ada hubungan dengan urusan politik justru jadi pasukan sukses.

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa jadi mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tak boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye tidaklah boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang dimaksud bergabung kampanye.

“Itu cuma yang digunakan mengatur itu cuma tiada boleh menggunakan sarana negara,” katanya lagi.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button