Nasional

PP Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan juga Berpihak

Kertasleces.co.id – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap mengenai wacana yang mana beredar di beberapa waktu belakangan ini mengenai presiden boleh berkampanye juga berpihak. Persoalan yang disebutkan kemudian menjadi bola panas yang digunakan menggelinding liar hingga menjadi polemik pada pada masyarakat.

Pernyataan Presiden Jokowi yang disebutkan kemudian menghasilkan PP Muhammdiyah menyampaikan beberapa desakan. Salah satunya meminta-minta agar Jokowi mencabut semua pernyataannya.

“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang tersebut menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih masalah pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye lalu boleh berpihak,” kata Ketua Majelis Hukum serta HAM PP Muhammadiyah Trsino Raharjo di rilis yang dimaksud didapat Suara.com, Mulai Pekan (29/1/2024).

Tak semata-mata itu, ormas Islam ini juga memohonkan terhadap Jokowi untuk memberikan teladan sebagai pengurus negara.

“Meminta terhadap Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum juga menjunjung tinggi etika di penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Tak cuma itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk menghindarkan diri di menciptakan pernyataan yang mampu menjadi pemicu kontroversi.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan lalu tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud tensinya semakin meninggi.”

Selain untuk presiden, PP Muhammadiyah juga mendesak Bawsalu untuk bekerja tambahan maksimal lagi, teristimewa adanya peluang penyalahgunaan prasarana negara.

“Meminta untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya pada melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya sarana negara (baik secara langsung maupun tidak ada langsung) untuk mengupayakan salah satu kontestan Pemilu.”

Tak hanya saja terhadap Presiden Jokowi, Bawaslu, PP Muhammadiyah juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku pelaksana negara dan juga pelaksana pemilihan umum yang digunakan terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan sebagai referensi memutus perselisihan hasil Pemilu.

“Sikap ini penting diadakan oleh MK agar putusannya kelak yang mana tidak sekedar mengkalkulasi pendapat (karena MK tidak Mahkamah Kalkulator) tetapi tambahan terpencil dari itu untuk melakukan konfirmasi penyelenggaraan pemilihan sudah berlangsung dengan segala kesuciannya. Tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang digunakan menghalalkan segala cara,” tulisnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button