Bisnis

Prabowo Mau Tinggalkan Sri Mulyani juga Rombak Kemenkeu

Kertasleces.co.id – Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada waktu ini unggul sementara di Real Count KPU dengan perolehan pengumuman mencapai 58% per Selasa (20/2/2024).

Jika hasil ini tak berubah sampai penghitungan resmi selesai kemungkinan besar pemilihan 2024 akan satu putaran serta paslon ini akan menjadi Presiden juga Wakil Presiden terpilih dan juga menghasilkan kabinet baru.

Yang menarik, Prabowo sendiri kemungkinan besar tak akan memasukkan nama Sri Mulyani di jajaran kabinetnya. Tak hanya saja itu mantan Danjen Kopassus ini juga berencana merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan bahwa chemistry antara Prabowo juga Sri Mulyani tak pernah sejalan dan juga seirama.

“Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca juga mengamati memang benar chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (panggilan Sri Mulyani) enggak jalan,” ucapannya terhadap media diambil Selasa (20/2/2024).

Meski demikian kata ia hingga pada waktu ini belum ada pembicaraan resmi terkait susunan menteri kabinet yang mana akan segera siapkan.

“Pasti nanti akan ada pembicaraan juga pengaturan berapa yang tersebut parpol lalu berapa nonparpol,” jelasnya.

Yang jelas, kata Drajad, Prabowo menginginkan para pembantunya nanti diisi oleh orang-orang yang dimaksud mempunyai misi identik pada memajukan Indonesia.

“Pak Prabowo mengungkapkan siapa cuma yang digunakan ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua langkah presiden yang digunakan dilantik nanti,” katanya.

Tak hanya saja tentang itu, Prabowo sendiri juga berencana akan merombak struktur organisasi Kemenkeu sesuai dengan janji kampanye. Salah satunya memisahkan Ditjen Pajak serta membentuk lembaga baru bernama Badan Penerimaan Negara.

Janji yang disebutkan terlihat di Visi Misi Indonesia Maju 2024 yang dimaksud dibuat mereka. Setidaknya ada 8 inisiatif yang akan dibuat di visi misi dia bertajuk ‘8 Proyek Hasil Terbaik Cepat’.

Salah satunya kegiatan yang dimaksud menarik adalah mengenai pendirian Badan Penerimaan Negara.

“Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Ekonomi Nasional mencapai 23 persen,” sebut dokumen tersebut.

Oleh lantaran itu, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak serta tidak pajak (PNBP).

“Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret di upaya meningkatkan penerimaan negara dari pada negeri,” kata Prabowo-Gibran.

Jika Prabowo-Gibran benar terpilih, kondisi ini akan menciptakan lembaga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terancam bubar sebab selama ini urusan penerimaan negara diurus oleh lembaga yang bernaung pada Kementerian Keuangan tersebut.

Related Articles

Back to top button