Nasional

Ramai-ramai Minta Ayah Gibran Ikhlas Mundur Usai Jokowi Bilang Presiden-Menteri Boleh Kampanye Dan Memihak

Kertasleces.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantik sorotan banyak pihak usai pernyataannya bahwa presiden kemudian menteri boleh kampanye juga berpihak pada pemilihan raya 2024 jika tak menggunakan prasarana Negara. Hal itu ditegaskan Jokowi pada waktu ditanya tanggapannya mengenai menteri yang digunakan tidaklah ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi pasukan sukses.

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri identik saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa saja terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye tak boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Atas pernyataan Jokowi itu, sang presiden segera menuai sorotan, baik dari kalangan politikus maupun organisasi nonpemerintah. Sejumlah organisasi nonpemerintah yang digunakan tergabung di Koalisi Komunitas Sipil mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera cuti dan juga menyerahkan kewenangan kepala negara terhadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Presiden segera melakukan cuti lalu memberikan kewenangan terhadap delegasi presiden untuk menjalankan aktifitas presiden,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri, tergabung pada Koalisi Publik Sipil, lewat keterangan terhadap Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Namun, dikatakan Gufron, lebih banyak baik juga Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden, sehingga membuatnya lebih besar bebas di berpolitik.

“Jika Presiden tiada segera mengajukan cuti atau mundur sejak pernyataan hari ini maka prospek kecurangan pemilihan umum akan tinggi lalu besar terjadi,” katanya.

Desakan itu merekan sampaikan, sebab menilai pernyataan Jokowi masalah kampanye serta keberpihakan, membuka ruang penyalahgunaan sarana negara demi meraih kemenangan capres-cawapres tertentu.

“Penggunaan sarana negara untuk tujuan kepentingan urusan politik jelas menyalahi prinsip pemilihan umum yang seharusnya dijalankan secara jujur, adil, bebas juga demokratis,” kata Gufron.

“Karena itu, setiap pejabat dan juga aparat negara tiada bisa jadi dan juga tidak ada boleh menggunakan juga memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan urusan politik elektoral mendekati Pemilu, sebagaimana telah lama dinyatakan secara tegas pada Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017,” jelasnya.

Menurut mereka, Jokowi sebagai presiden harusnya bekerja keras guna memverifikasi proses pemilihan 2024 berjalan dengan berkeadilan.

Koalisi Warga Sipil terdiri dari sebagian lembaga swadaya masyarakat, di tempat antaranya Imparsial. Perhimpunan Bantuan Hukum serta HAM Indonesia (PBHI), KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Diskusi for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), lalu Jaringan Gusdurian.

Presiden Tak Boleh Memihak

Sorotan juga datang dari legislator DPR RI, Aria Bima. Ia mengumumkan presiden tiada bisa saja memihak salah satu pasangan calon presiden dan juga calon duta presiden sebab kepala negara harus berdiri di area melawan semua kelompok lalu golongan.

“Ya kan beliau kepala negara, jadi nggak semata-mata kepala pemerintahan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu pada sela acara Empat Pilar Kebangsaan dalam Solo, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (24/1/2024).

Ia mengungkapkan dengan menjadi kepala negara artinya Jokowi juga menjadi presiden seluruh pasangan calon presiden lalu calon perwakilan presiden yang mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

“Ya presidennya Pak Ganjar, Pak Mahfud serta presidennya Pak Anies kemudian Cak Imin. Jadi bukanlah hanya sekali presidennya Pak Prabowo serta Gibran,” katanya.

Oleh lantaran itu, menurut ia sesuai dengan konstitusi artinya Presiden Jokowi harus melindungi segenap bangsa juga seluruh tumpah darah Indonesia.

“Artinya berdiri di tempat melawan semua kelompok juga golongan,” katanya.

Meski demikian, ia enggan menilai perlu atau tidaknya pernyataan yang disebutkan terlontar dari Presiden Jokowi.

“Saya tidak ada dapat berkomentar. Hanya saya ungkapkan tumpah darah Indonesia yang mana artinya ya berdiri di tempat melawan semua kelompok juga golongan termasuk kelompok di area di kita berkumpul lalu berpolitik,” katanya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button