Bisnis

Rawan Politisasi Isu Jelang Pemilu, Pengamat Minta otoritas Hati-hati Ambil Kebijakan Publik

Kertasleces.co.id – Jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang, pemerintah diharapkan dapat menjaga kondisi sosial kegiatan ekonomi tetap memperlihatkan kondusif. Salah satunya dengan bukan mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tersebut bisa saja memunculkan gejolak sosial dalam masa jelang kemudian pasca pencoblosan.

Berdasar Angka Kerawanan pemilihan raya (IKP) yang tersebut disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), ada lima provinsi yang mana tingkat kerawanan cukup tinggi. Lima provinsi yang disebutkan adalah DKI Ibukota dengan skor 88,95, kemudian disusul Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), juga Kalimantan Timur (77,04).

Direktur Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis dan juga Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Yudo Anggoro mengatakan, pada masa pemilihan seperti sekarang ada berbagai isu yang tersebut melibatkan hajat hidup orang banyak dapat menjadi pemantik gejolak pada sedang masyarakat.

Mulai dari isu pangan, pupuk, ketenagakerjaan, digitalisasi, perniagaan mikro kecil serta menengah (UMKM), dan juga transportasi, termasuk transportasi online.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah tak gegabah di melakukan pembaharuan aturan atau regulasi untuk menjaga stabilitas juga kondusifitas dalam masyarakat.

“Misalnya, transportasi. Jika biaya transportasi dinaikkan maka akan berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya. Transportasi merupakan salah satu pendorong naiknya harga terbesar,” katanya ditulis Rabu (7/2/2024).

Apalagi menurut Yudo, isu-isu yang disebutkan rawan kemudian sensitif ditunggangi oleh kepentingan urusan politik yang berujung pada gejolak sosial di tempat masyarakat.

Terlebih lagi, di waktu dekat atau pascapemilu, warga juga akan menghadapi momen bulan puasa dan juga lebaran yang dimaksud biasanya akan mengupayakan kenaikan harga. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk dapat lebih banyak bijak dan juga seksama pada mengambil keputusan.

Setelah hari raya, pemerintah juga diharapkan mengamati lagi kondisi kegiatan ekonomi dan juga daya beli penduduk sebelum kembali memutuskan mengeluarkan kebijakan.

“Dilihat dulu nanti kondisinya seperti apa, indeks harga jual konsumsi berapa, jadi perlu dilihat dulu indikator-indikator pendukungnya yang tersebut ter-update,” pungkas Yudo.

Seperti diketahui, tahun 2024 ini, Indonesia tak cuma melaksanakan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden tetapi juga pemilihan legislatif baik di tempat tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Hajatan besar lainnya akan terjadi dalam bulan November mendatang, pada mana akan dilaksanakan pemilihan gubernur Serentak di area 545 tempat dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, lalu 93 kota.

Senada dengan Yudo, di acara Deklarasi Pemilihan Umum Damai di tempat Daerah Perkotaan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa kondisi mendekati hari pencoblosan harus bisa jadi sejuk juga mengundang penduduk untuk bersama-sama menjaga kondusifitas.

“Deklarasi ini untuk meredam suasana yang digunakan kian memanas. Perbedaan pilihan biasalah, tapi jangan mau kita dipecah belah. Bangsa ini punya kita bersama, mari kita jaga bersama. Karena cuma kita yang dimaksud menjaga, nggak kemungkinan besar kita harapkan orang lain yang mana menjaga,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button