Nasional

Respons Ma’ruf Amin Soal Pernyataan Jokowi Bisa Kampanye Dan Memihak: Kalau Presiden Bilang Begitu Ya Sudah, Tapi…

Kertasleces.co.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan dirinya akan tetap memperlihatkan netral di menyikapi dinamika Pemilihan Umum 2024.

“Saya sejak awal telah memposisikan diri untuk bersikap netral. Tidak memihak (salah satu pasangan calon),” kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui di tempat Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Menurut Ma’ruf, pendapat yang dimaksud akan ia berikan bagi pasangan calon presiden serta calon duta presiden pilihannya, adalah hal yang tersebut sangat rahasia serta pribadi.

“Perkara nanti (siapa) pilihan saya, saya akan tuangkan nanti sekadar pada tanggal 14 Februari (pada hari pemungutan suara). Dan tak boleh ada yang tersebut tahu,” ujar beliau sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mana menyatakan bahwa individu presiden boleh memihak lalu boleh bergabung berkampanye, Wapres Ma’ruf menyampaikan bahwa sesuai aturan memang sebenarnya boleh.

“Saya kira tentang (pernyataan) Presiden sudah ada jelas ya. Aturannya boleh. Ada pihak yang mana tidak ada setuju, ada yang dimaksud setuju, silakan semata nanti urusannya masyarakat belaka (yang menilai),” kata dia.

Ma’ruf juga mengungkapkan bahwa dirinya tidaklah mempermasalahkan pernyataan Jokowi, yang dinilai berbagai pihak sudah pernah menyalahi etika politik.

“Tetapi ini tidak berarti perbedaan dengan Presiden. Kalau Presiden sudah ada menyatakan seperti itu ya sudah, ya (tetapi) saya memang sebenarnya (memilih) tetap saja netral,” tutur dia.

Sebelumnya pada Rabu (24/1), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa presiden maupun menteri miliki hak demokrasi kemudian kebijakan pemerintah yang mana membolehkan merekan untuk bergabung kampanye pemilihan umum selama bukan menggunakan sarana negara.

Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya banyak menteri Kabinet Indonesia Maju yang tersebut masuk sebagai kelompok sukses untuk menyokong pasangan calon presiden serta duta presiden partisipan Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri serupa saja, yang mana paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden lalu menteri merupakan pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik. Oleh lantaran itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan juga hak kebijakan pemerintah setiap warga negara, termasuk presiden kemudian para menteri.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button