Kertasleces.co.id – Partai NasDem Pusat Kota Bekasi menyoroti sikap Presiden Jokowi yang digunakan menyatakan bahwa manusia presiden boleh mengkampanyekan salah satu paslon. Nasdem anggap pernyataan yang dimaksud tiada etis.
Ketua DPD Partai NasDem Daerah Perkotaan Bekasi, Aji Ali Sabana mengatakan, presiden merupakan milik semua partai politik. Oleh karenanya, Jokowi seharusnya berada di dalam garis sedang untuk bukan memihak pada paslon manapun.
“Kurang etis, lantaran ia sebagai kepala negara harus mengayomi semua partai kebijakan pemerintah jangan sampai gara-gara anaknya sebagai cawapres terus bapaknya (mendukung salah satu paslon),” kata Ali terhadap Suara.com, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga:
- Ditanya Dokter Tirta Contekan Saat Debat, Cak Imin Jawab Bulkonah: Cheat GTA?
- Mengenal Thalia Anak Tom Lembong yang digunakan Punya Otak Moncer Kini Kuliah di tempat London
- Desak Anies di area Yogya Tercoreng Gegara Sosok Satu Ini, Najwa Shihab Sampai Ikut Terseret
Dia mengatakan, setiap warga negara memang sebenarnya miliki hak kebijakan pemerintah tanpa terkecuali presiden. Namun, menurutnya apabila pun ingin menyokong salah satu paslon, Jokowi seharusnya cuti terlebih dahulu sebagai kepala negara.
“Kalau ia cuti dari presiden memungkin kan beliau untuk memihak pada salah satu paslon. Tetapi kan pada di tempat ini kita meninjau etikanya kaya kurang pantas manusia kepala negara yang digunakan masih terlibat memihak salah satu paslon,” ujarnya.
Ali menyebut, hal yang paling dikhawatirkan dari fenomena yang dimaksud ialah semakin kuatnya campur tangan penguasa. Akibatnya, proses demokrasi pun dicederai dengan tekanan kemudian kecurangan yang sistematis.
“Kalau kekuasaan telah campur tangan di bentuk kepentingan salah satu paslon atau salah satu partai urusan politik artinya menciderai proses demokrasi, yang dimaksud turun adalah ya intimidasi dan juga tekanan,“ ucapnya.
“Jadi saya berharap untuk aparatur negara, Presiden, ASN sampai pada tingkatan bawah untuk tetap saja netral di menjaga proses demokrasi yang digunakan berlangsung pada waktu ini sehingga tidaklah terjadi pecah belah dalam antara anak bangsa,” imbuhnya.
Sebelumya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi manusia Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidaklah ada hubungan dengan urusan politik justru jadi pasukan sukses.
“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri identik saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski dapat bergabung kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan prasarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.
“Tapi yang digunakan paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana melakukan konfirmasi tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana terlibat kampanye.
“Itu hanya yang dimaksud mengatur itu hanya sekali bukan boleh menggunakan sarana negara,” katanya lagi.
Sementara itu, ditanya apakah orang Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.
“Itu yang digunakan mau saya tanya,” jawab Jokowi.
Kontributor : Mae Harsa
(Sumber: Suara.com)
