Nasional

Sebut Presiden Boleh Memihak, Politisi Nasdem Tantang Jokowi Cuti: Gara-gara Si Anak

Kertasleces.co.id – Partai NasDem Pusat Kota Bekasi menyoroti sikap Presiden Jokowi yang digunakan menyatakan bahwa seseorang presiden boleh mengkampanyekan salah satu paslon. Nasdem anggap pernyataan yang disebutkan tidak ada etis.

Ketua DPD Partai NasDem Perkotaan Bekasi, Aji Ali Sabana mengatakan, presiden merupakan milik semua partai politik. Oleh karenanya, Jokowi seharusnya berada pada garis berada dalam untuk tak memihak pada paslon manapun.

“Kurang etis, dikarenakan ia sebagai kepala negara harus mengayomi semua partai urusan politik jangan sampai gara-gara anaknya sebagai cawapres terus bapaknya (mendukung salah satu paslon),” kata Ali untuk Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga:

  • Ditanya Dokter Tirta Contekan Saat Debat, Cak Imin Jawab Bulkonah: Cheat GTA?
  • Mengenal Thalia Anak Tom Lembong yang dimaksud Punya Otak Moncer Kini Kuliah pada London
  • Desak Anies di area Yogya Tercoreng Gegara Sosok Satu Ini, Najwa Shihab Sampai Ikut Terseret

Dia mengatakan, setiap warga negara memang sebenarnya memiliki hak urusan politik tanpa terkecuali presiden. Namun, menurutnya jikalau pun ingin menggalang salah satu paslon, Jokowi seharusnya cuti terlebih dahulu sebagai kepala negara.

“Kalau beliau cuti dari presiden memungkin kan ia untuk memihak pada salah satu paslon. Tetapi kan di tempat di tempat ini kita meninjau etikanya kaya kurang pantas seseorang kepala negara yang dimaksud masih bergerak memihak salah satu paslon,” ujarnya.

Ali menyebut, hal yang paling dikhawatirkan dari fenomena yang disebutkan ialah semakin kuatnya campur tangan penguasa. Akibatnya, proses demokrasi pun dicederai dengan tekanan juga kecurangan yang digunakan sistematis.

“Kalau kekuasaan telah campur tangan pada bentuk kepentingan salah satu paslon atau salah satu partai kebijakan pemerintah artinya menciderai proses demokrasi, yang digunakan turun adalah ya intimidasi dan juga tekanan,“ ucapnya.

“Jadi saya berharap untuk aparatur negara, Presiden, ASN sampai pada tingkatan bawah untuk masih netral di menjaga proses demokrasi yang digunakan berlangsung ketika ini sehingga tak terjadi pecah belah di tempat antara anak bangsa,” imbuhnya.

Sebelumya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak kemudian berkampanye, termasuk bagi seseorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut tidak ada ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi regu sukses.

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sebanding saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski sanggup mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tak boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang dimaksud paling penting waktu kampanye tiada boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tak ada konflik kepentingan pejabat negara yang dimaksud mengambil bagian kampanye.

“Itu belaka yang mengatur itu cuma tiada boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya lagi.

Sementara itu, ditanya apakah pribadi Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.

“Itu yang digunakan mau saya tanya,” jawab Jokowi.

Kontributor : Mae Harsa

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button