Lifestyle

Segini Gaji Menteri Keuangan, Sri Mulyani Siap Kehilangan Kalau Mundur dari Kabinet Jokowi?

Kertasleces.co.id – Isu mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan semakin menguat beberapa waktu belakangan. Bahkan beberapa orang pihak sudah ada mulai menerka nasib perekonomian Indonesia apabila Sri Mulyani sampai benar-benar mengundurkan diri.

Lantas bila benar-benar jadi mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo, berapa besar nominal pendapatan yang digunakan harus dilepaskan Sri Mulyani? Berikut adalah ulasan tentang pendapatan Sri Mulyani sebagai bendahara negara.

Gaji Sri Mulyani

Presiden Jokowi dan juga Menkeu Sri Mulyani
Presiden Jokowi dan juga Menkeu Sri Mulyani

Perkara besaran penghasilan lalu tunjangan jajaran menteri telah dilakukan diatur pada dua regulasi. Yang pertama adalah Peraturan otoritas (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan juga Anggota Lembaga Tinggi Negara dan juga Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Sedangkan regulasi kedua yang digunakan mengaturnya adalah Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001. Keppres ini mengatur tunjangan yang digunakan berhak diterima pejabat negara tertentu, seperti Jaksa Agung, Panglima TNI, atau pejabat lain yang digunakan kedudukan lalu pengangkatannya setara atau disetarakan dengan menteri.

Lewat peraturan tersebut, terungkap bahwa menteri berhak menerima upah pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Selain itu menteri juga mendapatkan tunjangan jabatan senilai Rp13.608.000 per bulan.

enteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani di pertemuan pertama pertemuan para Menteri Keuangan lalu Gubernur Bank Sentral G20 di dalam Gandhinagar, India, Selasa (18/07/2023). (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani di pembukaan pertama pertemuan para Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral G20 di dalam Gandhinagar, India, Selasa (18/07/2023). (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

Namun di dalam luar itu, menteri juga berhak menerima tunjangan lain kemudian dana operasional. Dana operasional adalah dana yang dimaksud dialokasikan untuk membiayai kegiatannya sebagai menteri juga tidak kepentingan pribadi. Biasanya nominal dana operasional jarak jauh melampaui nominal upah juga tunjangan, tetapi tidaklah dimasukkan di komponen take home pay.

Selain itu, menteri juga berhak menerima beberapa fasilitas. Termasuk dalam antaranya adalah rumah dinas dan juga mobil dinas yang tersebut digunakan untuk menunjang aktivitasnya.

Menariknya, peraturan besaran penghasilan kemudian tunjangan ini sudah ada diteken sejak era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tetapi tidaklah ada inovasi selama 20 tahun terakhir.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button