Nasional

Sempat Buron, 1 Tersangka PPLN Kuala Lumpur Menyerahkan Diri

Kertasleces.co.id – JAKARTA – Satu terperiksa panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dalam Kuala Lumpur, Negara Malaysia pada tindakan hukum dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menyerahkan diri. Tersangka berinisial MKM yang disebutkan menyerahkan diri pada Rabu 13 Maret 2024, usai menjadi buron kemudian masuk daftar pencarian orang (DPO).

“DPO berhadapan dengan nama Masduki perkara PPLN Kuala Lumpur, pagi ini menyerahkan diri,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro untuk wartawan, Rabu (13/3/2024).

Selanjutnya, kata Djuhandhani, pihaknya akan menyerahkan satu dituduh yang disebutkan ke Kejaksaan Negeri Ibukota Pusat (Kejari Jakpus), menyusul enam dituduh lain. Dia menjelaskan, pada waktu ini pihaknya juga berada dalam mendalami alasan buron yang disebutkan menyerahkan diri ke Bareskrim Polri.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri sudah menetapkan tujuh PPLN dalam Kuala Lumpur, Malaya sebagai dituduh persoalan hukum dugaan pelanggaran pemilihan raya 2024. Enam dituduh sudah dilimpahkan ke Kejari Jakpus pada hari terakhir pekan 8 Maret 2024, setelahnya berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Sementara satu dituduh lainnya menjadi buron sebab melarikan diri. “Betul (satu tersangka) DPO,” kata Djuhandhani untuk wartawan, Hari Jumat (8/3/2024).

Adapun keenam terdakwa yang telah terjadi lebih banyak dulu dilimpahkan ke Kejari Jakpus, ialah UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur. Kemudian APR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, A.KH selaku anggota PPLN Kuala Lumpur).

Lalu, TOCR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, juga DS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur. Djuhandhani menjelaskan, para terperiksa terlibat ‘lobi-lobi’ dengan partai urusan politik (parpol) di tempat Indonesia, tentang daftar pemilih tetap memperlihatkan (DPT) pemilihan presiden (pilpres).

“Daftar Pemilih Tetap serta Informasi Pemilih sudah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dijalankan dengan cara bukan benar lalu tidak ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya sekali berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik,” kata Djuhandhani pada waktu dikonfirmasi, Kamis (29/2/2024).

Enam di tempat antaranya, kata Djuhandhani, diduga melakukan perbuatan pidana pilpres merupakan sengaja menambah atau mengempiskan daftar pemilih di pemilu, setelahnya ditetapkannya daftar pemilih masih dan/atau dengan sengaja memalsukan data kemudian daftar pemilih.

“Sebagaimana dimaksud pada Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang digunakan terjadi di tempat KBRI Kuala Lumpur, Malaysia,” ucapnya.

Sedangkan, satu dituduh lainnya diduga melakukan aksi pidana pemilihan umum dengan sengaja memalsukan data lalu daftar pemilih. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud terjadi di dalam KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

Related Articles

Back to top button