Nasional

Sindir Bawaslu usai Jokowi Sebut Presiden Bisa Kampanye, Timnas AMIN: Harusnya Diawasi, Kok Cicing Wae

Kertasleces.co.id – Anggota Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan kemudian Muhaimin Iskandar (AMIN), Eggi Sudjana menyatakan pihaknya memang benar belum melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu).

Balas Serangan Luhut, Tom Lembong Sebut Luhut dan juga Bahlil Pasukan Pemadam Kebakaran

Hotman Paris Sebut Gibran Punya Nyali: Ini adalah Sama Saja Seperti Anak Medan

Rencana itu merupakan buntut dari pernyataan Jokowi yang digunakan menyampaikan presiden dan juga menteri boleh berkampanye juga memihak pada kontestasi politik.

Menurut Eggi, Bawaslu seharusnya dapat bertindak sendiri pada mengusut dugaan pelanggaran pemilihan umum Jokowi yang dimaksud dianggap tiada netral tanpa adanya laporan.

“Namanya semata badan pengawas, ada hal-hal yang dimaksud sifatnya harus betul-betul diawasi kok cicing wae, harusnya enggak perlu dilapor-in juga dengan sendirinya bekerja,” kata Eggi dalam Jalan Diponegoro, Ibukota Indonesia Pusat, Hari Jumat (26/1/2024).

Anggota Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan lalu Muhaimin Iskandar (AMIN), Eggi Sudjana. (Suara.com/Dea)
Anggota Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan kemudian Muhaimin Iskandar (AMIN), Eggi Sudjana. (Suara.com/Dea)

Lebih lanjut, ia menegaskan presiden kemudian menteri bukan diperbolehkan menggunakan prasarana negara pada berkampanye. Namun, Eggi menyangsikan Jokowi tak menggunakan fasilitasnya sebagai presiden pada memperkuat salah satu pasangan calon presiden kemudian calon duta presiden.

“Tidak mungkin saja tiada pakai infrastruktur negara, kalau ia bukan mengundurkan diri atau cuti. Ini adalah kan ia pakai semua sarana negara tapi omong tidak ada pakai, itu sejenis belaka orang merokok melarang rokok tapi ia sedang merokok,” tutur Eggi.

Memihak serta Bisa Kampanye

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak kemudian berkampanye, termasuk bagi orang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut tidak ada ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi regu sukses.

Sebut Presiden Boleh Kampanyekan Paslon, Kubu Ganjar Skakmat Jokowi: Nepotisme Makin Kental!

Gibran Dianggap Tak Punya Etika Saat Debat, Nikita Mirzani Ikut Ngamuk: Sudah Dua Kali Minta Maaf

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sebanding saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Presiden Jokowi kemudian Prabowo dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)
Presiden Jokowi dan juga Prabowo dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)

Meski sanggup bergabung kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye tidak ada boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana melakukan konfirmasi bukan ada konflik kepentingan pejabat negara yang tersebut bergabung kampanye.

“Itu sekadar yang mana mengatur itu cuma tiada boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya lagi.

Sementara itu, ditanya apakah orang Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button