Nasional

Soroti Pernyataan Jokowi Soal Presiden juga Menteri Boleh Kampanye, Ini adalah Kata Mahfud MD

Kertasleces.co.id – Menko Pol Hukam sekaligus calon perwakilan presiden nomor urut 3 Mahfud MD tiada mempermasalahkan pernyataan Presiden Jokowi yang mana memperbolehkan presiden hingga menteri berkampanye asalkan tidaklah menggunakan infrastruktur negara. 

Mahfud MD menuturkan tidak ada apa-apa ketika Presiden Jokowi mengungkapkan presiden lalu menteri boleh kampanye. Namun untuk mengikuti anjuran yang dimaksud dikembalikan ke pribadi masing-masing. 

“Ndak papa pak presiden mengungkapkan begitu. Ndak papa, toh saya mau bergabung atau ndak itu terserah saya,” kata Mahfud usai hadir di Halaqoh kemudian Dialog Kebangsaan pada Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Bantul DIY, Selasa (24/1/2024). 

Terkait aturannya, Mahfud MD enggan berkomentar. Namun ia mengarahkan agar menanyakan ke Biro Hukum Sekretariat Negara. 

“(Aturannya) Tanya ke biro hukun sekretstis negara saja, ” jawab Mahfud singkat. 

Mahfud menganggap apa yang tersebut diungkapkan presiden Jokowi tidak ada memperkeruh suasana Pemilihan Umum sekarang. Mahfud justru mengaku tambah sejuk akibat berada di area PonPes An Nur Ngrukem. 

“Ndak memperkeruh suasana. Saya malah ndak keruh, sejuk di dalam sini, ” seloroh Mahfud. 

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi pribadi presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang digunakan bukan ada hubungan dengan urusan politik justru jadi pasukan sukses. 

Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sejenis saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 

Meski bisa jadi terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tak boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye. 

“Tapi yang digunakan paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi. 

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin bukan ada konflik kepentingan pejabat negara yang digunakan bergabung kampanye. 

“Itu sekadar yang mana mengatur itu hanya saja tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya lagi.

Kontributor : Julianto

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button