Nasional

Soroti Pernyataan Jokowi Soal Presiden juga Menteri Boleh Kampanye, Ini adalah Kata Mahfud MD

Kertasleces.co.id – Menko Pol Hukam sekaligus calon delegasi presiden nomor urut 3 Mahfud MD bukan mempermasalahkan pernyataan Presiden Jokowi yang digunakan memperbolehkan presiden hingga menteri berkampanye asalkan tak menggunakan infrastruktur negara. 

Mahfud MD menuturkan tiada apa-apa ketika Presiden Jokowi mengungkapkan presiden kemudian menteri boleh kampanye. Namun untuk mengikuti anjuran yang dimaksud dikembalikan ke pribadi masing-masing. 

“Ndak papa pak presiden mengungkapkan begitu. Ndak papa, toh saya mau terlibat atau ndak itu terserah saya,” kata Mahfud usai mengunjungi Halaqoh dan juga Dialog Kebangsaan di tempat Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Bantul DIY, Selasa (24/1/2024). 

Terkait aturannya, Mahfud MD enggan berkomentar. Namun ia mengarahkan agar menanyakan ke Biro Hukum Sekretariat Negara. 

“(Aturannya) Tanya ke biro hukun sekretstis negara saja, ” jawab Mahfud singkat. 

Mahfud menganggap apa yang tersebut diungkapkan presiden Jokowi tiada memperkeruh suasana pemilihan sekarang. Mahfud justru mengaku tambah sejuk dikarenakan berada di area PonPes An Nur Ngrukem. 

“Ndak memperkeruh suasana. Saya malah ndak keruh, sejuk di tempat sini, ” seloroh Mahfud. 

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak dan juga berkampanye, termasuk bagi pribadi presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang dimaksud bukan ada hubungan dengan urusan politik justru jadi regu sukses. 

Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri sejenis saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 

Meski bisa jadi mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan prasarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye. 

“Tapi yang dimaksud paling penting waktu kampanye tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi. 

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana meyakinkan bukan ada konflik kepentingan pejabat negara yang mengambil bagian kampanye. 

“Itu belaka yang dimaksud mengatur itu belaka tidak ada boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya lagi.

Kontributor : Julianto

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button