Bisnis

Syarat KTP untuk Beli Gas LPG 3 Kg, Solusi Tepat Agar Subsidi Tepat Sasaran?

Kertasleces.co.id – Profesor Keuangan Negara, Hamid Paddu, menegaskan bahwa pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) pada pembelian elpiji 3 kilogram merupakan kebijakan yang dimaksud tepat.

Menurutnya, mekanisme yang dimaksud tidaklah semata-mata berfungsi sebagai pendataan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap penduduk agar subsidi elpiji benar-benar dapat dinikmati oleh keluarga miskin.

“Dengan cara ini, acara subsidi elpiji dapat tepat sasaran lalu juga berperan sebagai alat sekolah untuk rakyat untuk menegaskan bahwa bantuan fiskal benar-benar dinikmati oleh keluarga yang tersebut membutuhkan,” ucapannya pada Rabu (24/1/2024).

Saat ini, subsidi yang setiap saat bukan tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara diperkirakan mencapai Rp10 triliun – Rp15 triliun, yang digunakan kebanyakan digunakan untuk subsidi gas melon justru dinikmati kalangan mampu.

“Kalau bukan (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran,” kata dia, disitir dari Antara.

Guru besar Universitas Hasanuddin, Makassar, yang disebutkan juga mengatakan, pembelian gas 3 kg menggunakan KTP dan/atau KK dapat mengedukasi penduduk sebab dokumen kependudukan yang disebutkan bisa jadi menunjukkan, apakah yang tersebut bersangkutan memang sebenarnya dari keluarga bukan mampu atau bukan.

Dalam kondisi demikian, tambahnya, orang yang dimaksud berpenghasilan tinggi pun secara perlahan akan merasa malu. Kalangan kegiatan ekonomi mampu yang dimaksud akan enggan memperlihatkan KTP dan/atau KK hanya saja untuk membeli gas seharga Rp20 ribu.

“Pada akhirnya, kalangan mampu itu akan memilih membeli gas yang digunakan tak disubsidi atau bright gas,” ujarnya.

Sebaliknya, jikalau pembelian tetap memperlihatkan dilaksanakan terbuka seperti sebelumnya, orang yang dimaksud berhak akan terus-menerus kehabisan LPG 3 Kg, lanjutnya, serta kondisi demikian akan setiap saat berulang oleh sebab itu orang kaya turut menikmati subsidi gas melon tersebut.

“Akibatnya, anggaran kita yang mana berasal dari pajak pun habis dinikmati orang yang tersebut tidaklah berhak. Dan itu kan haram sebenarnya, lantaran mereka itu menikmati yang digunakan tidak haknya,” katanya.

Ia menambahkan, publik sebaiknya tiada memandang pemanfaatan KTP dan/atau KK pada waktu membeli gas melon sebagai kebijakan yang tersebut memberatkan. Sebaliknya, aturan ini diterapkan untuk meyakinkan ketersediaan LPG 3 kilogram bagi rakyat miskin.

Sebelumnya, eksekutif melalui Kementerian Tenaga serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) telah dilakukan menegaskan bahwa pembelian elpiji 3 kg wajib melibatkan pengaplikasian kartu tanda penduduk (KTP) mulai 1 Januari 2024. Hanya publik yang terdaftar secara resmi yang dimaksud diperbolehkan untuk membeli gas subsidi ini.

Pembeli dalam Pangkalan hanya saja perlu menghadirkan KTP dan/atau KK. Setelah terdaftar di sistem, mereka hanya sekali perlu mengakibatkan KTP untuk pembelian berikutnya. Status pendaftaran juga dapat dicek melalui alamat subsiditepat.mypertamina.id/LPG/CekNIK.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button