Bisnis

Syarat KTP untuk Beli Gas LPG 3 Kg, Solusi Tepat Agar Subsidi Tepat Sasaran?

Kertasleces.co.id – Profesor Keuangan Negara, Hamid Paddu, menegaskan bahwa pengaplikasian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) pada pembelian elpiji 3 kilogram merupakan kebijakan yang mana tepat.

Menurutnya, mekanisme yang dimaksud tak semata-mata berfungsi sebagai pendataan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman untuk penduduk agar subsidi elpiji benar-benar dapat dinikmati oleh keluarga miskin.

“Dengan cara ini, inisiatif subsidi elpiji dapat tepat sasaran lalu juga berperan sebagai alat institusi belajar terhadap rakyat untuk memverifikasi bahwa bantuan fiskal benar-benar dinikmati oleh keluarga yang mana membutuhkan,” ucapannya pada Rabu (24/1/2024).

Saat ini, subsidi yang dimaksud terus-menerus tidak ada tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara diperkirakan mencapai Rp10 triliun – Rp15 triliun, yang digunakan kebanyakan digunakan untuk subsidi gas melon justru dinikmati kalangan mampu.

“Kalau bukan (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran,” kata dia, disitir dari Antara.

Guru besar Universitas Hasanuddin, Makassar, yang dimaksud juga mengatakan, pembelian gas 3 kg menggunakan KTP dan/atau KK bisa jadi mengedukasi rakyat sebab dokumen kependudukan yang disebutkan dapat menunjukkan, apakah yang tersebut bersangkutan memang sebenarnya dari keluarga tiada mampu atau bukan.

Dalam kondisi demikian, tambahnya, orang yang digunakan berpenghasilan tinggi pun secara perlahan akan merasa malu. Kalangan perekonomian mampu yang disebutkan akan enggan memperlihatkan KTP dan/atau KK cuma untuk membeli gas seharga Rp20 ribu.

“Pada akhirnya, kalangan mampu itu akan memilih membeli gas yang bukan disubsidi atau bright gas,” ujarnya.

Sebaliknya, jikalau pembelian masih dijalankan terbuka seperti sebelumnya, orang yang dimaksud berhak akan terus-menerus kehabisan LPG 3 Kg, lanjutnya, serta kondisi demikian akan terus-menerus berulang lantaran orang kaya turut menikmati subsidi gas melon tersebut.

“Akibatnya, anggaran kita yang digunakan berasal dari pajak pun habis dinikmati orang yang tersebut tidaklah berhak. Dan itu kan haram sebenarnya, dikarenakan merek menikmati yang tersebut bukanlah haknya,” katanya.

Ia menambahkan, rakyat sebaiknya tiada memandang penyelenggaraan KTP dan/atau KK pada waktu membeli gas melon sebagai kebijakan yang memberatkan. Sebaliknya, aturan ini diterapkan untuk meyakinkan ketersediaan LPG 3 kilogram bagi penduduk miskin.

Sebelumnya, eksekutif melalui Kementerian Tenaga kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) telah dilakukan menegaskan bahwa pembelian elpiji 3 kg wajib melibatkan pemakaian kartu tanda penduduk (KTP) mulai 1 Januari 2024. Hanya rakyat yang tersebut terdaftar secara resmi yang tersebut diperbolehkan untuk membeli gas subsidi ini.

Pembeli di tempat Pangkalan hanya sekali perlu menghadirkan KTP dan/atau KK. Setelah terdaftar di sistem, dia hanya saja perlu mengakibatkan KTP untuk pembelian berikutnya. Status pendaftaran juga dapat dicek melalui alamat subsiditepat.mypertamina.id/LPG/CekNIK.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button