Nasional

SYL Kembali Diperiksa Kasus Firli Bahuri dalam Polda Metro Jaya, Pengacara Curhat Begini

Kertasleces.co.id – Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo alias SYL kembali diperiksa terkait perkara dugaan pemerasan yang diadakan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Pemeriksaan berlangsung di dalam Polda Metro Jaya, Jakarta, Hari Senin (29/1/2023).

Pantauan Suara.com, SYL tiba di area Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.20 WIB. Dia hadir didampingi kuasa hukumnya, Jamaludin Kadoeboen. 

Jamaludin mengaku belum mengetahui apa tujuan penyidik kembali memeriksa SYL.

“Kami sendiri baru dikabari tadi pagi harus mendampingi beliau. Makanya kita datang,” kata Jamaludin. 

Firli Belum Ditahan

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai terdakwa tindakan hukum pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Namun hingga kekinian Firli belum ditahan. 

Dalam perkara tersebut, Firli Bahuri dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Atas perbuatannya tersebut, Firli terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara denda paling sejumlah Rp1 miliar. 

Gugatan Ditolak Hakim

Firli sempat melawan penetapan terdakwa yang disebutkan dengan melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Ibukota Selatan pada 24 November 2023. Namun hakim tunggal Imelda Herawati menyatakan permohonan gugatan praperadilan yang disebutkan tiada dapat diterima. 

Selain perkara pemerasan, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kekinian juga berada dalam membidik Filipina dengan persoalan hukum perbuatan pidana pencucian uang atau TPPU. 

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan pendalaman tekait perkara TPPU dijalankan penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan juga Dittipidkor Bareskrim Polri. Salah satunya dengan menelusuri aset-aset Firli yang digunakan tak dicantumkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN 

“Nanti akan kita sasar terkait dengan perbuatan pidana pencucian uang,” kata Ade terhadap wartawan, Kamis (28/12/2023) lalu.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button