Nasional

Sylviana Murni Khawatir Terjalin Dualisme Kekuasaan jikalau Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi

Kertasleces.co.id – JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni mengkritisi keberadaan Pasal 55 ayat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus DKI Jakarta (DJK) bahwa duta presiden (wapres) akan datang menjadi pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi yang dimaksud terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), juga Cianjur. Pasalnya, ia menilai dualisme kekuasaan akan datang terjadi.

Maka itu, menurut dia, pemberian kewenangan wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ harus dipertimbangkan. Hal itu diungkapkan Sylviana di Rapat Pleno RUU DKJ yang tersebut dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Mendagri Tito Karnavian, dan juga perwakilan DPD, Kemenkeu, hingga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

“DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara segera terhadap wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa,” kata Sylviana di forum rapat.

Ia menjelaskan, pertimbangan pemberian Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ agar tak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dengan wapres. Ia menilai, pemberian wewenangan itu berpotensi timbulkan pecah kongsi antara presiden dengan wapres.

“Agar tiada terjadi dualisme kekuasaan antara presiden juga delegasi presiden yang mana dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di tempat kemudian hari,” kata Sylviana.

Pada dasarnya, kata Sylviana, penugasan untuk wapres harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi negara. “Dan saya yakin ini telah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi,” ucap Sylviana.

“Saya yakin ini sudah ada diperhitungkan juga dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI lalu juga Kemendagri,” tandasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang mana meliputi Ibukota Indonesia serta kota sekitarnya.

Terkait urgensinya, Tito menggambarkan persoalan banjir yang memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang dimaksud berada di dalam dataran tinggi dengan yang berada dalam dataran lebih besar rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, oleh sebab itu Ibukota dan juga kota sekitarnya tiada memiliki pembatas alam.

“Kenapa dipimpin wapres? Karena ini melibatkan empat kementerian koordinator. Kalau cuma dua kementerian sekadar pasti akan terkunci. Dan saya tegaskan, Dewan Aglomerasi bukanlah eksekutor. Dia belaka sinkronisasi, perencanaan, serta evaluasi. Eksekutornya adalah pemerintah tempat masing-masing,” ucap Tito pada diskusi di area Dunia Pers Center Indonesia Maju, Rabu (20/12/2023).

Dengan diperkenalkan Dewan Aglomerasi, Tito optimistis Ibukota dapat menjadi kota kegiatan ekonomi global, seperti New York dalam Amerika Serikat atau Sydney di dalam Australia. Artinya, nilai lebih besar dari DKI Jakarta tidaklah akan hilang kendati sentra politiknya telah terjadi hijrah ke Ibu Perkotaan Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi wewenang khusus yang tersebut diberikan DKI Jakarta di draf RUU DKJ yang dimaksud diajukan pemerintah adalah untuk membantu Ibukota Indonesia menjadi postur kota global, pusat perekonomian dan juga jasa keuangan,” tegas Tito.

Related Articles

Back to top button