Bisnis

Tak Ada Jual Beli Listrik PLTS Atap, YLKI Sebut Kebijakan pemerintahan Realistis

Kertasleces.co.id – Ketua Yayasan Lembaga Customer Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kebijakan pemerintah terkait dengan revisi aturan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap jadi solusi bagi semua pihak.

Menurut dia, dengan revisi Aturan tersebut, maka negara tidak ada akan terbebani, tapi publik masih boleh memasang PLTS Atap.

“Ini menjadi win-win solution untuk semuanya. Negara bukan terbebani, lalu publik yang ingin membangkitkan listrik bersumber dari energi baru terbarukan, bisa saja tetap memperlihatkan memasang PLTS Atap,” ucapannya yang tersebut dikutipkan Akhir Pekan (11/2/2024).

Tulus juga menilai revisi aturan yang disebutkan sangat realistis bagi sistem ketenagalistrikan tanah air.

“Keputusan pemerintah mengenai PLTS Atap menjadi kebijakan yang digunakan realistis mengingat kondisi empirik sektor ketenagalistrikan ketika ini,” jelas dia.

Baca Juga
Tom Lembong Bongkar Kegagalan Pemerintahan Jokowi: Kelas Menengah Terancam!

Sebagai informasi, sebelumnya pemilik PLTS Atap dapat mengirimkan kelebihan pasokan listrik yang dihasilkan. Melalui aturan revisi ini, skema itu tidak ada ada sebab aturan ekspor-impor listrik ditiadakan.

“Memang aspek jual beli energi (ekspor impor) dalam PLTS Atap menjadi klausul yang tersebut diharapkan, bagi pelaku usaha PLTS Atap dan juga juga konsumen. Namun kebijakan itu tak sangat dekat dengan situasi pada waktu ini,” kata Tulus

Namun demikian, paparnya, kapasitas listrik yang mana dihasilkan oleh PLTS atap baiknya disesuaikan dengan permintaan dari konsumen itu sendiri.

Dengan adanya revisi pada Permen ESDM No. 26/2021, paparnya, langkah ini dianggap sebagai titik awal yang mana tepat untuk melindungi kepentingan negara pada menjaga kedaulatan energi.

Baca Juga
Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian Kabinet Jokowi: Banyak Kegagalan

Tulus meminta, pemanfaatan PLTS Atap lebih lanjut sesuai diterapkan pada daerah-daerah yang mana masih kekurangan listrik. “Saya sarankan, masifikasi PLTS Atap bisa jadi dilaksanakan dalam area yang digunakan pada waktu ini non-oversupply,” imbuh dia.

Selain mengenai revisi Peraturan PLTS Atap, Tulus juga miliki perhatian pada skema power wheeling yang digunakan diwacanakan untuk masuk ke pada Rancangan Undang-undang Daya Baru serta Energi Terbarukan (RUU EBET).

Dia memandang, penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi penduduk maupun pemerintah apabila dijalankan.

“Terutama untuk penentuan tarif listrik. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan mengenai keandalan pasokan listrik bagi konsumen dari pembangkit EBT yang digunakan miliki sifat intermiten.” pungkas dia.

Related Articles

Back to top button