Nasional

Tak Mau Hukum Tumpul ke Atas, Mahfud MD Bakal Benahi Aparat

Kertasleces.co.id – Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan membenahi aparat penegak hukum. Ini adalah akan dilaksanakan apabila pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024.

“Kami akan mulai dari aparatnya, dikarenakan kalau hukum tumpul ke menghadapi itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di tempat polisi, Kejaksaan, lalu Pengadilan,” kata Mahfud pada keterangan ditulis yang mana diterima Antara di area Jakarta, hari terakhir pekan (26/1/2024).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud di dialog ‘Tabrak Prof’ bersatu penduduk Lampung, yang mana diselenggarakan khusus untuk mendengarkan aspirasi kemudian keluhan publik secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, kemudian warga umum yang mana hadir pada acara tersebut, Mahfud tegas mengatakan hukum Indonesia masih tumpul ke menghadapi namun tajam ke bawah.

“Hukum di area Indonesia tumpul ke melawan itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang tersebut punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum kerap bukan berjalan,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan kondisi seperti itu menciptakan warga kecil bukan mendapatkan proteksi hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya mendadak beliau hidup dalam suatu tempat, bukan pernah jual tanah, secara tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang dimaksud resmi. Itu rakyat bukan dilindungi,” kata dia

“Kalau mengadu, diusir katanya ini bukanlah tanahmu padahal beliau dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” Mahfud menambahkan.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Dengan demikian diharapkan hukum tak lagi semata-mata tumpul ke bawah.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilaksanakan pemeliharaan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang konsen terhadap keberpihakan hukum Indonesia terhadap rakyat.

“Tentu kita harus bersabar oleh sebab itu telah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai di lima tahun ke depan, teristimewa mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya. (Antara)

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button