Nasional

Tanggapi Petisi Bulaksumur, Dewan Pengarah TKN: Kalau Satu-Dua Orang Biasa-biasa Saja

Kertasleces.co.id – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto menganggap wajar Petisi Bulaksumur yang dimaksud disampaikan oleh Civitas Akademika Univetsitas Gadjah Mada (UGM).

“Ya pertama saya juga tokoh Bulaksumur, jadi itu kalau satu dua orang biasa-biasa aja,” kata Airlangga usai hadir di area kampanye Prabowo di area GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, hari terakhir pekan (2/2/2024).

Menurut Airlangga, banyak orang penggagas Petisi Bulaksumur cuma menggunakan nama Bulaksumur. Karena itu ia menganggap wajar.

“Itu kan kemarin beberapa orang menggunakan kampus Bulaksumur untuk menyebabkan press release. Ada yang mana dari Bulaksumur, ada yang mana dari luar. Jadi Biasa-biasa aja di urusan politik kan ada pilihan,” kata Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini sekaligus menanggapi pandangan tentang langkah-langkah Presiden Jokowi yang mana belakangan dianggap mendegradasi demokrasi.

“Demokrasi itu demokrasi setiap lima tahunan dan juga Indonesia diapresiasi sebab Indonesia, satu yang pasti pilpres tiap lima tahunan dan juga pemilihan umum lima tahunan itu menciptakan Indonesia menjadi negara demokrasi paling tertib pada ASEAN kemudian kita adalah demokrasi terbesar ketiga,” tuturnya.

Puluhan Civitas Akademika UGM yang dimaksud terdiri dari dosen, peserta didik juga alumnus menyampaikan Petisi Bulaksumur di dalam Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024) sore.

Bukan tanpa sebab, merek gerah dengan kondisi politik, teristimewa tindakan pengurus negara, termasuk Presiden Joko Widodo (jokowi) di kontestasi urusan politik ketika ini.

Petisi yang digunakan dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar (Gubes) Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di berhadapan dengan mimbar, Koentjoro yang mana ditemani beberapa perwakilan gubes beberapa jumlah poin penting.

“Kami Civitas Akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang digunakan mendalam terhadap tindakan sebagian pengurus negara di tempat berbagai lini juga tingkat yang dimaksud menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan juga keadilan sosial,” katanya.

Menurut Koentjoro, civitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tersebut juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM.

Sebut cuma di tindakan hukum pelanggaran etik pada Mahkamah Konstitusi (MK) serta keterlibatan banyak aparat penegak hukum di proses demokrasi perwakilan yang dimaksud sedang berjalan.

Selain itu pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat masyarakat pada kampanye. Pernyataan urusan politik itu dinilai berbanding terbalik dengan netralitas.

“Keberpihakan [presiden] merupakan wujud penyimpangan lalu ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” ungkapnya.

Koentjoro menambahkan, Presiden Jokowi sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM.

Alumni Fakultas Kehutanan UGM itu mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut meningkatkan kekuatan demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang dimaksud tinggi juga dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang dimaksud sah demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pada membuka Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya setiap saat mengingat janjinya sebagai alumni UGM. Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila lalu berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalam dalamnya.

“Namun tindakan Presiden Jokowi, justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip serta moral demokrasi, kerakyatan, lalu keadilan sosial yang digunakan merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.

Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Civitas Akademika UGM meminta, mendesak, serta menuntut segenap aparat penegak hukum serta semua pejabat negara kemudian aktor urusan politik yang tersebut berada pada belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri.

Mereka diminta untuk segera kembali pada koridor demokrasi, dan juga mengedepankan nilai-nilai kerakyatan juga keadilan sosial.

“Kami juga mendesak DPR juga MPR mengambil sikap juga langkah konkret menyikapi berbagai gejolak urusan politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memverifikasi tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih tinggi berkualitas, lalu bermartabat.”

“Gadjah mada adalah sumbermu. Gadjah Mada adalah mata airmu. Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini tidak untuk terhenti tergenang pada rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian terhadap negara serta tanah air yang tersebut berirama,bergelombang, bergelora,” imbuh Koentjoro mengutip pernyataan Proklamator Ir Soekarno.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button