Kertasleces.co.id – Presiden RI Joko Widodo mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang dipindahkan untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, juga Ketenteraman (Menkopolhukam).
Agus Harimurti Yudhoyono atau yang dimaksud biasa dipanggil AHY, mengambil sumpah jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dalam hadapan Presiden RI pada acara pelantikan di dalam Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (21/2).
AHY merupakan tokoh muda yang mana dikenal sebagai putra dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6 RI) dengan Kristina Herrawati atau yang tersebut lebih tinggi dikenal sebagai Ani Yudhoyono.
Lahir pada Bandung, AHY berkembang dengan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, juga solidaritas. Sebagai anak perwira TNI, beliau mempunyai empati yang besar terhadap berbagai permasalahan penduduk akibat kerap bergabung di tugas dan juga institusi belajar ayahnya.
AHY lulus sebagai terbaik dalam SMA Taruna Nusantara kemudian kemudian juga meraih gelar kejuaraan terbaik di tempat Akademi Militer (Akmil) juga mendapat bintang Adhi Makayasa.
Selain itu, AHY miliki tiga penghargaan master, yaitu Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University (Singapura), Master in Public Administration dari Harvard University (Amerika Serikat), serta Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University (Amerika Serikat).
Perjalanan karier AHY sejak lulus dari Akmil menempati posisi-posisi penting, mulai dari Komandan Peleton di tempat Batalyon Infanteri Lintas Lingkungan 305/Tengkorak di Operasi Pemulihan Keselamatan di dalam Aceh, perwira seksi operasi Kontingen Garuda XXIII-A pada misi menjaga perdamaian dalam sepanjang perbatasan negara Israel kemudian Libanon Selatan, dan juga Pada tahun 2016, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Danyon adalah jabatan terakhir dari perwira dari korps infanteri ini, dengan pangkat terakhir mayor.
Selepas dari karier militer dikarenakan pensiun dini, AHY kemudian masuk ke dunia kebijakan pemerintah ketika didaulat untuk menjadi Calon Gubernur DKI Ibukota Indonesia pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Ibukota Indonesia pada 2017. Setelah itu AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. AHY juga mendirikan The Yudhoyono Institute
Reforma Agraria
Sebagai Menteri ATR yang digunakan baru, AHY dihadapkan pada beberapa tugas yang dimaksud menantinya, salah satunya adalah pelaksanaan “Reforma Agraria”.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah upaya untuk menyusun kembali struktur kepemilikan, penggunaan, dan juga pemanfaatan tanah agar lebih banyak adil, dengan mengatur aset serta akses untuk kesejahteraan rakyat.
Reforma agraria merupakan inisiatif strategis nasional yang dimaksud bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan tanah untuk reforma agraria lalu penyelenggaraan redistribusi tanah dan juga legalisasi aset tanah transmigrasi.
Untuk menyelesaikan konflik agraria lalu menguatkan perekonomian penduduk yang digunakan menjadi subjek reforma agraria, diperlukan strategi penyelenggaraan yang digunakan adil, berkelanjutan, partisipatif, transparan, serta akuntabel.
Kementerian ATR/BPN telah terjadi mencatatkan beberapa orang pencapaian di reforma agraria. Pertama, terkait penyelesaian konflik agraria, sudah pernah berhasil melakukan redistribusi tanah dan juga penyelesaian konflik agraria dalam 14.968 bidang atau 24 lokasi prioritas dari inisiatif Reforma Agraria.
Kedua, terkait legalisasi aset, pada konteks tanah transmigrasi, telah lama tercapai legalisasi melawan 221.823 bidang tanah, serta Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah pernah mencapai pendaftaran menghadapi 32.752.528 bidang tanah.
Sementara pada hal redistribusi tanah pada lahan bekas hak guna usaha, tanah telantar, juga tanah negara lainnya, Kementerian ATR sudah mencatatkan capaian 2.271.442 bidang tanah. Untuk redistribusi tanah terkait pelepasan kawasan hutan tercapai 784.739 bidang.
Kemudian terkait penataan akses capaiannya tercatat menyentuh nomor 114.900 kepala keluarga. Penataan Akses sendiri merupakan acara pemberdayaan perekonomian subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang dimaksud berbasis pada pemanfaatan tanah.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR yang digunakan baru adalah melakukan atau mengejar percepatan reforma agraria sebelum transisi kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024, teristimewa mengenai penataan akses.
Mengapa penataan akses menjadi penting? Karena inilah salah satu tujuan sebenarnya dari reforma agraria. Selain melindungi aset masyarakat, reforma agraria juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY tentunya harus mengambil beberapa orang langkah untuk meningkatkan penataan akses pada reforma agraria, minimal dengan menggencarkan sosialisasi edukasi terhadap rakyat plus mengakumulasi dan juga menjalin kerja sejenis dengan berbagai lembaga sebagai offtaker pemberdayaan usaha masyarakat.
Selain itu, seperti yang tersebut dijelaskan pada laporan Antaranews, Menteri ATR/Kepala BPN juga harus melakukan pemberantasan mafia tanah yang cukup mengakar kuat pada sektor agraria.
Keberhasilan Kementerian ATR pada menyelesaikan persoalan hukum mafia tanah yang tersebut menimpa artis Nirina Zubir menjadi bukti bahwa kementerian itu memang sebenarnya serius untuk “menggebuk” mafia tanah yang mana sudah ada meresahkan penduduk Indonesia selama ini.
Dalam persoalan hukum Nirina, Kementerian ATR/BPN yang dimaksud dibantu oleh aparat keamanan berhasil merebut kembali empat sertifikat tanah milik Nirina yang telah terjadi hilang dicaplok mafia tanah dan juga mengatasi sertifikat yang disebutkan terhadap pemilik sahnya.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR baru adalah melanjutkan kebijakan “Gebuk MafiaTanah” untuk menolong korban-korban mafia lainnya dengan terus menyosialisasikan layanan pengaduan di tempat Kementerian ATR , berkoordinasi secara lebih besar intens dengan aparat keamanan dan juga para pemangku kepentingan lainnya, dan juga meningkatkan kekuatan pergerakan anti korupsi secara internal, hingga ke kantor wilayah kemudian kantor pertanahan di tempat daerah-daerah.
Tugas penting lainnya yang harus dilaksanakan Menteri ATR/Kepala BPN baru adalah mengawal penyelenggaraan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) pada Kalimantan Timur, teristimewa pada sektor agraria kemudian pengadaan lahan.
