Bisnis

Tersangka Dugaan Korupsi PT Timah Tbk Jadi 14 Orang, Duit Negara Rp271 T Ditilep

Kertasleces.co.id – Kasus dugaan korupsi BUMN PT Timah Tbk. (TINS) kembali terungkap pada Hari Jumat (8/3/2024) yang tersebut lalu. Kejaksaan Agung menetapkan ALW, yang dimaksud menjabat sebagai Direktur Operasional pada tahun 2017, 2018, 2021, juga Direktur Pengembangunan Usaha pada tahun 2019-2020 dalam PT Timah, sebagai terperiksa baru pada persoalan hukum penyelewengan anggaran yang digunakan diduga mencapai Rp271 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana di keterangan resmi yang dimaksud dikutip Suara.com pada Mulai Pekan (11/3/2024) mengatakan, ALW diduga terlibat di perkara korupsi terkait tata niaga komoditas timah dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022.

Status dituduh diberikan pasca penyidik Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak 139 saksi terkait perkara korupsi yang digunakan melibatkan perusahaan tambang timah tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga dikaitkan dengan alat bukti yang dimaksud cukup, Tim Penyidik sudah meningkatkan status satu orang saksi menjadi Tersangka yakni ALW,” kata Ketut Sumedana untuk pers, hari terakhir pekan (8/3/2024). 

Dengan ditetapkannya ALW sebagai tersangka, jumlah keseluruhan dituduh di persoalan hukum dugaan korupsi terkait timah ini menjadi 14 orang.

Penyidik Kejagung menduga bahwa ALW dengan mantan Dirut PT Timah, Riza Pahlevi, lalu mantan Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra, menyadari bahwa pasokan bijih timah yang dihasilkan oleh TINS tambahan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Menurut Ketut Sumedana, hal yang disebutkan disebabkan oleh praktik penambangan liar yang meluas pada wilayah IUP PT Timah Tbk.

ALW bersatu dua terperiksa lainnya yang mana seharusnya bertindak melawan pesaing, malah menawarkan kerja mirip untuk pemilik smelter.

Mereka membeli hasil tambang ilegal dengan nilai tukar di area menghadapi standar yang mana ditetapkan oleh PT Timah tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Untuk memfasilitasi kegiatan ilegal tersebut, ALW sama-sama MRPT dan juga EE setuju menciptakan perjanjian seolah-olah ada kerja identik sewa-menyewa peralatan pengolahan kemudian peleburan timah dengan para pemilik smelter.

Dampak dari tindakan dia menyebabkan kerugian bagi negara. Diperkirakan, kerugian negara pada perkara ini mencapai Rp271 triliun menurut perhitungan ahli dari IPB, berdasarkan kecacatan lingkungan yang digunakan terjadi.

Sebagai akibatnya, ALW didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) dan juga Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun telah terjadi ditetapkan sebagai tersangka, ALW tak ditahan oleh penyidik. Hal ini oleh sebab itu ALW pada waktu ini sedang ditahan di persoalan hukum lain yang mana sedang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Related Articles

Back to top button