Nasional

Walau Presiden Punya Hak Memihak, Jokowi Rela Cuti buat Kampanyekan Gibran?

Kertasleces.co.id – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek, menegaskah, apabila Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi harus mengambil cuti bila ingin berkampanye di dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilaksanakan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Awiek menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang dimaksud mengatakan apabila presiden boleh berkampanye kemudian memihak di dalam Pemilu.

https://www.suara.com/news/2024/01/24/112954/sebut-presiden-boleh-kampanyekan-paslon-kubu-ganjar-skakmat-jokowi-nepotisme-makin-kental

https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/22/162507/viral-rekaman-suara-surya-paloh-marahi-anies-timnas-amin-sangat-jelas-hoaks

https://www.suara.com/news/2024/01/23/183623/gibran-dianggap-tak-punya-etika-saat-debat-nikita-mirzani-ikut-ngamuk-sudah-dua-kali-minta-maaf

“Ya kalau mengacu ke UU kan memang sebenarnya presiden boleh bergabung kampanye asalkan cuti tak menggunakan sarana negara,” kata Awiek terhadap wartawan, Rabu (24/1/2024).

“Ya sebagai pribadi, ya Jokowi memang benar bapaknya Gibran. Gimana, orang tua ya. Tapi jangan menggunakan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik,” sambungnya.

Ia mengatakan, memang sebenarnya ketentuan pada Undang-Undang pemilihan raya itu kan diatur bahwa presiden, menteri, itu kan boleh berkampanye, bahkan maju cawapres pun boleh, tak perlu mundur dari jabatannya.

Jokowi dan juga Gibran (Kolase)
Jokowi dan juga Gibran (Kolase)

“Tapi memang benar yang perlu dihindari adalah konflik kepentingan menggunakan instrumen institusi kepresidenan. Itu yang mana harus dihindari,” ungkapnya.

Secara personal, Jokowi sebagai ayahnya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pasti memberikan dukungannya. Namun, sebagai manusia Presiden, Awiek menilai Jokowi tak boleh memihak.

“Tetapi sebagai presiden itu tidak ada boleh memihak, tetapi sebagai pribadi beliau kan punya hak. Dan agar tak tercampur dengan konflik kepentingan, maka pada UU pilpres diatur bahwa presiden kalau kampanye itu harus cuti. Karena ia bapaknya Gibran,” ujarnya.

“Tapi kita masih menghormati pilihan politiknya. Orang punya pilihan politik. Kita kan masih pada fokus pak Ganjar sebagai orang yang mana replika kepemimpinan dari Jokowi. Meskipun beliau tidak anak biologis dari Jokowi, tapi penerus yang mana paling pas yang digunakan paling punya kemiripan yaitu pak Ganjar, tidak Pak Prabowo,” sambungnya.

https://www.suara.com/lifestyle/2024/01/22/115100/momen-anies-peluk-cak-imin-usai-debat-cawapres-viral-ternyata-bertepatan-dengan-national-hugging-day

https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/22/162507/viral-rekaman-suara-surya-paloh-marahi-anies-timnas-amin-sangat-jelas-hoaks

https://www.suara.com/news/2024/01/22/213351/ekonom-celios-respons-gibran-soal-nikel-muka-milenial-tapi-cara-pikir-kolonial

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi seseorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang digunakan tak ada hubungan dengan urusan politik justru jadi kelompok sukses.

Presiden Jokowi lalu Prabowo pada Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)
Presiden Jokowi dan juga Prabowo dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Meski bisa jadi terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tiada boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidaklah boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana meyakinkan tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang digunakan mengambil bagian kampanye.

“Itu semata yang mana mengatur itu belaka bukan boleh menggunakan prasarana negara,” katanya lagi.

Sementara itu, ditanya apakah individu Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.

“Itu yang dimaksud mau saya tanya,” jawab Jokowi.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button