Nasional

Yusril Ihza Mahendra: Undang-Undang pemilihan Tak Larang Presiden Ikut Kampanye serta Berpihak pada Capres-Cawapres Tertentu

Kertasleces.co.id – Undang-Undang pemilihan tidak ada melarang pribadi presiden untuk mengambil bagian kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang dimaksud serupa juga tidak ada melarang kepala negara untuk berpihak atau membantu salah satu pasangan calon presiden.

Hal ini ditegaskan Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. 

Menurutnya, Pasal 280 Undang-Undang pemilihan raya secara spesifik menyebut, pada antara pejabat negara yang digunakan dilarang berkampanye adalah ketua juga para hakim agung, ketua lalu hakim mahkamah konstitusi, ketua kemudian anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak ada penyebutan presiden serta duta presiden atau menteri di area dalamnya.

Sementara itu pasal 281 mensyaratkan, pejabat negara yang digunakan mengambil bagian berkampanye dilarang untuk menggunakan prasarana negara atau merekan harus cuti di tempat luar tanggungan. Kendati begitu, undang-undang yang dimaksud bukan menghapuskan aturan persoalan pengamanan serta kebugaran terhadap presiden atau perwakilan presiden yang berkampanye.

“Bagaimana dengan pemihakan? Kalau presiden dibolehkan kampanye, maka secara otomatis, presiden dibenarkan melakukan pemihakan untuk capres-cawapres tertentu, atau parpol tertentu. Masa orang kampanye tak memihak,” kata Yusril, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

“Aturan kita tiada menyatakan bahwa presiden harus netral, tiada boleh berkampanye kemudian tiada boleh memihak. Hal ini adalah konsekuensi dari sistem Presidensial yang digunakan kita anut, yang mana tak mengenal pemisahan antara kepala negara lalu kepala pemerintahan, dan juga jabatan presiden juga wapres maksimal dua periode sebagaimana diatur oleh UUD 45,” tambahnya.

Mantan Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu menyatakan, apabila presiden bukan boleh berpihak, maka seharusnya jabatan presiden dibatasi belaka untuk satu periode. Jika ada pihak yang ingin presiden bersikap netral, Yusril mempersilakan pihak yang dimaksud untuk mengusulkan inovasi konstitusi.

“Itu (agar presiden netral) memerlukan amandemen UUD 45. Begitu pula Undang-Undang pemilihan harus diubah, kalau presiden kemudian perwakilan presiden tidaklah boleh berkampanye lalu memihak. Aturan sekarang bukan seperti itu, maka Presiden Joko Widodo tidaklah salah apabila beliau menyatakan presiden boleh kampanye lalu memihak,” beber dia.

Yusril, yang digunakan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Periode Bintang (PBB), berani berdebat ihwal ungkapan tidaklah etis yang dimaksud diarahkan terhadap Presiden Jokowi jikalau ia berpihak pada salah satu kandidat. Hal pertama yang dimaksud harus digarisbawahi adalah perbedaan antara norma etik dengan code of conduct.

“Kalau etis dimaknai sebagai norma mendasar yang dimaksud menuntun perilaku manusia yang dimaksud kedudukan normanya berada di tempat berhadapan dengan norma hukum, hal itu merupakan persoalan filsafat, yang mana harusnya dibahas ketika merumuskan Undang-Undang Pemilu,” kata dia.

“Tetapi kalau etis dimaknai sebagai code of conduct di suatu profesi atau jabatan, maka normanya harus dirumuskan berhadapan dengan perintah undang-undang seperti kode etik advokat, kedokteran, hakim, pegawai negeri sipil juga seterusnya. Masalahnya, sampai sekarang code of conduct presiden serta perwakilan presiden (dilarang kampanye atau berpihak) belum ada,” sambung dia, menjelaskan.

Atas dasar itulah, Yusril mempertanyakan indikator etis yang digunakan dialamatkan untuk Jokowi, yang digunakan berujar di dalam Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Rabu bahwa “presiden boleh berkampanye.”

“Kalau seseorang berbicata etis juga tidaklah etis, umumnya berbicara menurut ukurannya sendiri. Bahkan, orang kurang sopan santun atau kurang basa-basi semata sudah ada dianggap tak etis. Apalagi dibawa ke persoalan politik, persoalan etis tidaklah etis, malah terkait dengan kepentingan urusan politik masing,” tegas Yusril.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button