Kertasleces.co.id – BUMN Peruri bersiap untuk menjadi Government Technology (GovTech) yang tersebut di beberapa bulan ke depan akan dirilis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
GovTech sendiri adalah kelompok pengelola digital yang mana bertugas memandu keterpaduan layanan digital secara nasional.
Peruri sendiri telah terjadi berhasil menjalani metamorfosis bidang usaha di tempat era digital tanpa meninggalkan kompetensi utamanya (core competence) sebagai penjamin keaslian (authenticity guarantor) lalu perusahaan teknologi high security.
Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri, menyatakan kesiapan Peruri pada mengupayakan pemerintah.
“Sebagai perusahaan penjamin keaslian juga perusahaan teknologi high security, kompetensi utama kami memberikan peran kunci di penugasan GovTech Indonesia. Kami siap menjadi motor penggerak di menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tempat Indonesia,” ucapannya pada keterangannya di dalam Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dwina menjelaskan dengan portofolio digital capabilities yang tersebut kuat, Peruri pada masa kini siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah pada mengakselerasi perubahan fundamental digital, memberikan solusi inovatif, lalu mengupayakan visi pemerintah menuju pelayanan rakyat yang mana lebih banyak efisien kemudian terpercaya.
“Seiring perkembangan zaman yang tersebut semakin terdigitalisasi, Peruri telah dilakukan mampu beradaptasi juga bertransformasi tidak hanya saja mempertahankan kapabilitasnya di teknologi security printing, tapi juga sudah mengembangkan kapabilitasnya di bidang teknologi security digital,” paparnya.
Perkembangan strategis ini terlihat dari pembaharuan regulasi yang digunakan berkaitan dengan Peruri, dari Peraturan otoritas Nomor 32 Tahun 2006 menjadi Peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2019. Perubahan ini mencakup penambahan kegiatan perniagaan Peruri di area bidang jasa digital sekuriti, menandai ekspansi bidang usaha mereka itu ke ranah digital.
Transformasi ini tidaklah hanya sekali terbatas pada aspek regulasi, tapi juga berdampak pada produk-produk yang digunakan dihasilkan oleh Peruri. Mereka saat ini menghasilkan kembali komoditas hybrid yang dimaksud mengintegrasikan teknologi digital pada produk-produk cetakannya pada rangka meningkatkan kualitas keamanan seperti Paspor Elektronik. Contoh lain dari pengembangan komoditas lainnya adalah meterai elektronik, yang digunakan merupakan versi digital dari produk-produk fisiknya yaitu meterai tempel. Selain itu, Peruri telah lama meluncurkan berbagai layanan digital business solution seperti Peruri Sign, Peruri Code, kemudian Peruri Trust sejak 2019.
Dalam mengupayakan inisiatif usaha digitalnya, Peruri mempunyai infrastruktur digital yang tersebut mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian merekan di dalam berbagai barometer, seperti digital talent yang tersertifikasi sebanyak 100%, skor III+ pada Angka Security Data yang digunakan menandakan adanya jaminan keamanan data kemudian informasi, skor 4.06 di Cyber Security Maturity mencerminkan komitmen Peruri untuk menegaskan tingkat keamanan yang dimaksud tinggi pada setiap interaksi digital, skor INDI 4.0 sebesar 3,05 yang tersebut menggambarkan kesiapan pada menghadirkan solusi terkini lalu inovatif, kemudian sertifikasi manajemen keamanan informasi ISO 27001 menunjukkan bahwa Peruri menjunjung tinggi standar internasional di menjaga keamanan informasi yang digunakan vital bagi pemerintah serta masyarakat. Selain itu, mereka itu juga mencapai skor IT Maturity Level sebesar 3.5, yang tersebut menunjukkan kematangan teknologi informasi yang digunakan mereka itu miliki.
Pencapaian ini telah dilakukan meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap Peruri. Pada akhir 2023, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital kemudian Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang dimaksud menunjuk Peruri sebagai Government Technology Agency atau GovTech Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pada waktu ini pemerintah sedang menyiapkan beberapa orang area yang tersebut akan menjadi pilot project untuk penyelenggaraan perubahan digital layanan pemerintah.
“Utamanya terkait integrasi sembilan layanan prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, proses keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online,” jelasnya melalui keterangan pers, Hari Jumat (19/1/2024).
Anas menyebutkan bahwa Jokowi secara spesifik memohonkan pilot project ini dijalankan sebelum perubahan digital berjalan secara nasional.
“Presiden meminta-minta ada beberapa pemerintah tempat untuk dijadikan pilot project yang sistem pelayanannya telah lama terintegrasi dengan baik sebelum perubahan struktural digital berjalan secara nasional yang tersebut nantinya ditandai dengan peluncuran GovTech,” ungkapnya.
Kehadiran pilot project ini akan menjadi praktik baik dan juga dapat menjadi contoh bagi pemerintah area lainnya di menerapkan interoperabilitas layanan dasar.
Nantinya, layanan seperti kartu tanda penduduk (KTP) yang tersebut tak akan lagi dicetak seperti biasanya. Menurut dia, Jokowi telah menginstruksikan agar lewat ”superapp” ini, tak ada lagi KTP yang tersebut dicetak, dikarenakan ke depannya semua sudah ada di berbentuk digital ID.
“Identitas digital dasar, yakni digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP, semua cukup pakai IKD yg nanti akan bisa jadi dibawa di dalam hp masing-masing,” ujar Azwar.
(Sumber: Suara.com)
