Kertasleces.co.id – JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasdem , Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk dimajukan. Ia menegaskan, sikap partainya membantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan jadwal yang mana ada.
Diketahui, wacana pelaksanaan pemilihan gubernur dapat dimajukan ke Septermber 2024. Padahal, KPU sudah pernah tetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah jatuh pada November 2024.
“Kita dari awal itu tetap saja ingin agar pemilihan gubernur dilaksanakan di dalam November sesuai dengan jadwal. Ketika ada usulan untuk dimajukan pada September, pada pembahasan juga Fraksi Nasdem menolak,” tegas Taufik ketika ditemui dalam Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/3/2024).
Pria yang dimaksud akrab disapa Tobas ini menjelaskan, penolakan pemilihan kepala daerah dimajukan lantaran tak ingin proses pelaksanaan terganggu. Apalagi, kata Tobas, sedari awal KPU telah terjadi tetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan pada November 2024.
“Terkait dengan pelaksanaan Pilkadanya, tahapannya itu nanti akan ada tahapan-tahapan pelaksanaann yang tersebut saling beririsan serta tentu akan sulitkan proses penyelenggaraan pemilihan gubernur tersebut,” ucap Tobas.
Di sisi lain, pemilihan gubernur dimajukan juga akan berdampak pada sistem tata negara. Pasalnya, kata Tobas, ada juga wacana pelantikan DPRD dimundurkan.
“Sehingga jikalau (Pilkada) dimajukan ke September, maka pelaksanaan pilkada tanpa adanya pengawasan dari DPRD, akibat DPRD yang digunakan lama telah selesai, sementara DPRD yang digunakan baru belum dilantik,” ucap Tobas.
“Sehingga tanpa adanya pengawasan DPRD, maka hanya saja akan ada eksekutif yang terlibat di prosss tahapan pemilihan kepala daerah tersebut. Dan ini nanti akan menjadi catatan penting ketika kepala daerahnya itu adalah PJ kemudian berlangsung tanpa pengawasan,” terangnya.
Menurutnya, konsistensi dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum yang dimaksud sudah ditetapkan itu perlu. Untuk itu, ia pun mempertanyakan pihak yang ingin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dimajukan.
