Pengamat Militer Sebut TNI AU Jadi Korban Buntut Pernyataan Jokowi masalah Presiden Boleh Berpihak di dalam pemilihan

Kertasleces.co.id – Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan presiden hingga menteri boleh berpihak juga kampanye di kontestasi pemilihan raya 2024. Connie menyoroti pernyataan itu disampaikan di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang digunakan merupakan lingkungan militer lalu terdapat beberapa anggota TNI.

Connie menilai Jokowi sedang ‘menjual’ TNI. Kok bisa?

“Karena kejadian di area Halim kemarin, dan juga saya tidak ada terima TNI dijual sebagai latar belakang seperti itu,” kata Conie pada diskusi yang diselenggarakan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di tempat Tebet, DKI Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Conie mempertanyakan kesedian para anggota TNI yang dimaksud hadir pada jadwal yang disebutkan untuk dijadikan latar belakang pada waktu melaksanakan wawancara dengan media. Terlebih, menurutnya, pernyataan Jokowi mengejutkan publik.

“Apakah beliau sudah ada izin terhadap para perwira? Itu kan manusia tidak pajangan, gitu loh. Bahwa beliau akan menyatakan hal yang akan mengejutkan seluruh warga indonesia bahwa ia boleh berpolitik,” tegasnya.

Conie menilai pada momen dengan latar belakang anggota TNI ada di dalam sekitarnya, Jokowi ingin menyampaikan sebuah pesan.

“Saya menangkap presiden ngomong gini, ‘saya presiden di area belakang saya TNI.’ Nah, kira-kira begitu, kebetulan yang dimaksud jadi korban TNI AU, kasian bangat,” ujarnya.

Oleh karenanya, dengan pernyataan tersebut, Jokowi disebut tidak hanya saja mengkhianati negara, namun juga TNI.

“Juga mengkhianati TNI. Lihat dong adek TNI itu yang digunakan pakai baju hijau. Pernah enggak ditanya akan difilmkan gitu? Saya yakin enggak pernah,” tegasnya.

“Kalau baca Undang-Undang TNI, ya harus bebas politik, merekan mendekati gambar baliho enggak boleh. Apalagi presiden sudah ada ngomong saya boleh berpolitik terserah saja. Nah, jadi ini bahaya bener terjadinya kejahatan kebijakan pemerintah oleh presiden,” sambungnya.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi pribadi Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi pada waktu ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi regu sukses.

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski dapat mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tiada boleh menggunakan prasarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang dimaksud paling penting waktu kampanye tidak ada boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana terlibat kampanye.

“Itu semata yang digunakan mengatur itu cuma tidak ada boleh menggunakan prasarana negara,” kata Jokowi.