Soal Arah Politik PDIP Pasca Putusan MK, Said Abdullah Sebut Kewenangan di tempat Tangan Megawati
Kertasleces.co.id – JAKARTA – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pendapat Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga tentang pilihan sikap lalu arah kebijakan pemerintah PDIP pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Said secara khusus merespons pandangan terkait pentingnya keseimbangan urusan politik juga atau kebersamaan kebijakan pemerintah sama-sama pemerintah ke depan menghadapi tantangan global yang mana semakin bukan menentu.
“Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP PDIP, khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebab kewenangan tentang arah kebijakan pemerintah PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu semata akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP partai kemudian lintas tokoh,” ujar Said pada keterangannya, Hari Jumat (26/4/2024).
Said berpandangan ada dua rencana internal juga eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang tersebut harus ditempuh oleh PDIP ke depan.
Terkait rencana internal, menurut Said, PDIP yang digunakan perlu ditingkatkan antara lain peningkatan kualitas kader PDIP di tempat semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya juga kader.
Lebih lanjut, said menyampaikan jadwal eksternal lebih tinggi sejumlah lagi langkah-langkah yang digunakan diperlukan.
Pertama, mengevaluasi total berhadapan dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif kemudian eksekutif, khususnya melawan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 sebagai titik pijak pembaharuan berhadapan dengan pemilihan 2029 agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih tinggi berkualitas.
“Evaluasi melawan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 setidaknya sudah pernah dituangkan di sikap kebijakan pemerintah DPP PDIP tertanggal 22 April 2024,” papar Said.
Kedua, praktik pemilihan umum yang dimaksud transaksional, memproduksi ongkos urusan politik menjadi sangat mahal. Mereka yang dimaksud lulus elektoral membutuhkan biaya kebijakan pemerintah yang mana besar, akibatnya tiada semua kader PDIP yang ideologis kemudian memahami karakter juga watak kepartaian dapat menghadapi keadaan ini.
