Kertasleces.co.id – JAKARTA – Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau ( CHT ) yang berlebihan secara terus-menerus dinilai akan memberatkan pelaku sektor hasil tembakau (IHT). Namun, jikalau pemerintah masih ingin melanjutkan rencana kenaikan cukai, beberapa jumlah pihak merekomendasikan agar kenaikannya moderat, tidak ada lebih besar dari dua digit dan juga sesuai dengan tingkat kenaikan harga pada waktu ini.
Hal yang disebutkan lantaran kebijakan kenaikan CHT di area tahun 2023-2024 justru memicu polemik baru. Tidak belaka menyebabkan turunnya realisasi penerimaan negara dari CHT tetapi juga memperbesar perpindahan konsumsi ke rokok ilegal. Dalam laporannya, Kementerian Keuangan menjelaskan penerimaan negara dari CHT sepanjang 2023 -2,35% (YoY) menjadi semata-mata Rp213,48 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho berpendapat bahwa jikalau ingin meninggal tarif cukai di tempat tahun 2025, eksekutif perlu meninjau kembali rumusan yang digunakan membentuk tarif cukai. Rumusan yang mana baku, transparan, juga jelas sangat berpengaruh pada penerimaan negara lalu juga keberlangsungan dari IHT itu sendiri
“Pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta faktor kondisi tubuh dijadikan pada waktu ini bagi para pemerintahan di menentukan besaran cukai CHT. Misalnya semata dengan asumsi pertumbuhan perekonomian pada 2025 mencapai 5%, lalu pemuaian di tempat bilangan bulat 3% serta faktor kesahatan tak lebih besar dari 1%, sehingga semestinya tarif CHT pada kisaran 9%. Sehingga pelaku usaha bisa jadi lebih tinggi bersiap untuk meningkatkan setorannya pada negara. Karena implikasinya dengan kenaikan tarif cukai yang tersebut dua digit yang disebutkan produksi dari lapangan usaha hasil tembakau itu mengecil juga penerimaan negara pada bentuk cukai hasil tembakau itu juga otomatis menurun,” ungkap Andry.
Dia melanjutkan, pengendalian konsumsi rokok tiada belaka terletak pada tarif cukai sekadar tetapi juga pada insentif serta fiskal. Apalagi kenaikan cukai yang tersebut eksesif bagi IHT akan berdampak ke sektor lain yang tersebut terkait seperti pertanian, padat karya, tenaga kerja, juga juga ritel.
“Sampai pada waktu ini belum ada arah yang dimaksud jelas kesana serta masih bersifat memaksa. akibat kalau kita belaka fokus pada kenaikan tarif cukai pasti akan berimplikasi pada meningkatnya rokok ilegal,” jelasnya.
Sebab ketika cukai naik terlalu tinggi, tarif rokok pun segera mengambil bagian meningkat. Sementara itu pabrikan bukan sanggup begitu aja mengalihkan beban kenaikan tarif cukai secara dengan segera juga serentak terhadap konsumen. Hasilnya konsumen “terpaksa” berpindah ke rokok yang digunakan lebih besar terjangkau kemudian malah membuka prospek bursa yang tambahan luas bagi peredaran rokok ilegal.
Tingginya peredaran rokok ilegal pun terlihat dari penindakan yang tersebut dijalankan Bea Cukai sepanjang 2023. Melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap dua ditemukan peredaran rokok ilegal melalui PJT mengalami peningkatan dengan jumlah keseluruhan barang hasil penindakan mencapai 73,5 jt batang.
“Kami menilai estimasi rokok ilegal yang dimaksud disurvei oleh Bea Cukai masih tergolong rendah. Karena etika rokok ilegal terus meningkat tentu cerminan yang tersebut buruk terhadap Bea Cukai. Padahal kalau kita berbicara rokok ilegal tiada hanya saja tupoksi Bea Cukai tapi sudah ada masuk kejahatan internasional atau kejahatan cross border,” tegas dia.
