Kertasleces.co.id – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek, menegaskah, jikalau Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi harus mengambil cuti bila ingin berkampanye pada Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dijalankan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Awiek menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang tersebut mengumumkan jikalau presiden boleh berkampanye kemudian memihak dalam Pemilu.
https://www.suara.com/news/2024/01/24/112954/sebut-presiden-boleh-kampanyekan-paslon-kubu-ganjar-skakmat-jokowi-nepotisme-makin-kental
https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/22/162507/viral-rekaman-suara-surya-paloh-marahi-anies-timnas-amin-sangat-jelas-hoaks
https://www.suara.com/news/2024/01/23/183623/gibran-dianggap-tak-punya-etika-saat-debat-nikita-mirzani-ikut-ngamuk-sudah-dua-kali-minta-maaf
“Ya kalau mengacu ke UU kan memang sebenarnya presiden boleh terlibat kampanye asalkan cuti tiada menggunakan infrastruktur negara,” kata Awiek untuk wartawan, Rabu (24/1/2024).
“Ya sebagai pribadi, ya Jokowi memang benar bapaknya Gibran. Gimana, orang tua ya. Tapi jangan menggunakan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik,” sambungnya.
Ia mengatakan, memang benar ketentuan pada Undang-Undang pemilihan itu kan diatur bahwa presiden, menteri, itu kan boleh berkampanye, bahkan maju cawapres pun boleh, tiada perlu mundur dari jabatannya.
“Tapi memang sebenarnya yang mana perlu dihindari adalah konflik kepentingan menggunakan instrumen institusi kepresidenan. Itu yang tersebut harus dihindari,” ungkapnya.
Secara personal, Jokowi sebagai ayahnya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pasti memberikan dukungannya. Namun, sebagai seseorang Presiden, Awiek menilai Jokowi tak boleh memihak.
“Tetapi sebagai presiden itu tidak ada boleh memihak, tetapi sebagai pribadi beliau kan punya hak. Dan agar tidak ada tercampur dengan konflik kepentingan, maka di tempat UU pemilihan umum diatur bahwa presiden kalau kampanye itu harus cuti. Karena beliau bapaknya Gibran,” ujarnya.
“Tapi kita masih menghormati pilihan politiknya. Orang punya pilihan politik. Kita kan masih pada fokus pak Ganjar sebagai orang yang digunakan replika kepemimpinan dari Jokowi. Meskipun beliau bukanlah anak biologis dari Jokowi, tapi penerus yang dimaksud paling pas yang paling punya kemiripan yaitu pak Ganjar, bukanlah Pak Prabowo,” sambungnya.
https://www.suara.com/lifestyle/2024/01/22/115100/momen-anies-peluk-cak-imin-usai-debat-cawapres-viral-ternyata-bertepatan-dengan-national-hugging-day
https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/22/162507/viral-rekaman-suara-surya-paloh-marahi-anies-timnas-amin-sangat-jelas-hoaks
https://www.suara.com/news/2024/01/22/213351/ekonom-celios-respons-gibran-soal-nikel-muka-milenial-tapi-cara-pikir-kolonial
Pernyataan Jokowi
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi seseorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang digunakan tak ada hubungan dengan urusan politik justru jadi pasukan sukses.
“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sejenis saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Meski dapat terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.
“Tapi yang dimaksud paling penting waktu kampanye tiada boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tak ada konflik kepentingan pejabat negara yang mengambil bagian kampanye.
“Itu semata yang mengatur itu belaka tiada boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya lagi.
Sementara itu, ditanya apakah manusia Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.
“Itu yang tersebut mau saya tanya,” jawab Jokowi.
(Sumber: Suara.com)
