Kertasleces.co.id – JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) juga Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) diprediksi menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kedua parpol itu akan mendapat simpati umum jelang pemilihan kepala daerah 2024.
Menurut pengamat kebijakan pemerintah Dedi Kurnia Syah, secara umum tiada ada kepastian oposisi pada pemerintahan kita, sehingga ketika Prabowo memimpin, semua parpol potensial merapat. Ini adalah cuma perihal pembagian kepentingan.
Namun, membaca situasi pada waktu ini, pada luar koalisi Prabowo parpol yang digunakan sanggup hanya konsisten di dalam luar pemerintah adalah PKS serta PDIP. “Satu sisi PDIP terlalu terganggu berada pada Prabowo lantaran ada SBY serta Jokowi. Sementara, sisi PKS lantaran memang sebenarnya merek tak ada kerugian apabila harus di dalam luar pemerintah,” ujar Dedi terhadap SINDOnews, Selasa (23/4/2024).
Bagaimana dengan PKB dan juga Nasdem yang dimaksud pada Pilpres 2024 menyokong Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar? Dedi menilai kedua partai ini adalah partai pemerintah. “Mudah cuma bagi keduanya untuk bergabung,” kata Dedi.
Lantas, apa belaka keuntungan yang tersebut diraih PDIP juga PKS apabila memilih jalan menjadi oposisi? “Tentu simpati publik, kesan oposisi akan menjadi propaganda untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024, dan juga ini menjadi sangat strategis apabila hanya saja didominasi oleh dua parpol. Komunitas kontra kekuasaan bisa saja cuma akan tergiring ke dua partai ini,” pungkas Dedi.
Diketahui, PDIP akan menentukan sikap apakah bergabung ke di pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada dalam luar pemerintahan atau oposisi pada Mei 2024. Hal ini disampaikan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang tersebut diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang dimaksud menyangkut kebijakan strategis partai ke di lalu ke luar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati pada Rakornas ini, akan dilakukan rapat kerja nasional (rakernas) yang insyaallah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang,” kata Basarah di area Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Mulai Pekan (22/4/2024).
Sementara, PKS mengantisipasi tindakan Majelis Syura apakah akan tetap saja menjadi oposisi atau membantu pemerintah pasca putusan sengketa Pilpres 2024 oleh MK. Apa pun tindakan Majelis Syura nantinya, PKS memverifikasi akan tetap memperlihatkan kritis.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, tindakan tempat PKS apakah mengupayakan pemerintah atau tetap memperlihatkan menjadi oposisi masih mengantisipasi hasil Majelis Syura. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS.
“Karena ranah ini menyangkut ranah yang tersebut strategis sesuai AD/ART PKS ini akan diputuskan Majelis Syura atau Badan Pekerja Majelis Syura,” ujar Syaikhu, Selasa (23/4/2024).
