Kertasleces.co.id – JAKARTA – Pendiri perangkat lunak instruksi instan Telegram, Pavel Durov mencela dua raksasa teknologi yaitu Google dan juga Apple. Dia mengumumkan keduanya mampu lebih besar berbahaya ketimbang sebuah negara lantaran mampu membatasi kebebasan berpendapat, memberikan tekanan, dan juga membentuk opini publik.
“Saya berpendapat bahwa tekanan terbesar bukan datang dari pemerintah. Itu berasal dari Apple serta Google. Terkait kebebasan berpendapat, kedua wadah yang dimaksud pada dasarnya dapat menyensor apa pun yang dimaksud dapat Anda baca, akses dalam ponsel cerdas Anda,” kata Pavel Durov terhadap Tucker Carlson pada sebuah wawancara dilansir dari Russian Today, Hari Jumat (19/4/2024).
Kritik ini salah satunya terkait dengan tudingan tentang adanya hubungan antara Telegram dengan pemerintah Rusia juga permintaan backdoor ke media Telegram. “Mereka menjelaskan dengan sangat jelas bahwa apabila kami gagal mematuhi pedoman mereka, Telegram dapat dihapus dari [app] store.”
Sehubungan dengan hal ini, Pavel Durov menyesalkan bahwa tekanan yang digunakan datang dari raksasa teknologi lebih banyak kuat dibandingkan tekanan oleh pemerintah. Dia menggarisbawahi bahwa tekanan yang tambahan besar dihadapi Telegram berasal dari Apple serta Google, dikarenakan ancaman yang diberikan berdampak melebihi pemerintah.
Dalam kesempatan ini Durov juga menyangkal segala dugaan tentang adanya hubungan antara Telegram dengan pemerintah Rusia lalu menyatakan bahwa para pesaingnya dapat menyebarkan rumor seperti itu untuk mendiskreditkan perusahaan tersebut.
Durov lantas bercerita ke Carlson bahwa pihaknya sempat menerima peringatan serius dari partai Demokrat dan juga Republik setelahnya insiden “kerusuhan” pada Januari 2021 dalam US Capitol. “Ada cerita lucu terkait negara selama Anda,” kata pelaku bisnis teknologi itu.
“Setelah insiden 6 Januari, kami menerima surat dari, saya yakin, individu anggota kongres dari pihak Demokrat, serta merek mengajukan permohonan kami membagikan semua data yang digunakan kami miliki sehubungan dengan apa yang mana merekan sebut ‘pemberontakan’ itu.”
Pada 6 Januari 2021, massa Presiden Amerika Serikat ketika itu Donald Trump menyerbu Capitol Negeri Paman Sam juga memaksa anggota parlemen bersembunyi pada upaya mengurangi Kongres meresmikan kemenangan Joe Biden di pemilihan presiden.
Durov mengungkapkan bahwa timnya sudah pernah memeriksa surat yang disebutkan juga tampaknya sangat serius. Surat itu pada dasarnya mengatakan: “Jika Anda gagal memenuhi permintaan ini, Anda akan melanggar Konstitusi AS.”
“Dua minggu pasca surat itu, kami mendapat surat lain, surat baru, dari Kongres Partai Republik, lalu di tempat sana kami membaca bahwa, jikalau kami memberikan data apa pun [kepada Demokrat], itu akan melanggar kebijakan AS. Konstitusi. Jadi kami mendapat dua surat yang berbunyi: apa pun yang kami lakukan, kami akan melanggar Konstitusi AS.”
MG/Maulana Kusumadewa Iskandar
