Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty Tolak Rencana Pungutan Iuran Dana Peluang Usaha Pariwisata
Kertasleces.co.id – JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang mana juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata melalui tiket pesawat dengan membentuk Dana Wisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund.
Upaya itu ketika ini dinilai justru akan membebani maskapai atau industri, wisatawan bahkan bisa saja mematikan pariwisata itu sendiri. “Rencana itu (memungut iuran dari tiket pesawat) untuk pada waktu ini jangan dilanjutkan. Waktunya pun tidaklah pas lalu tak zamannya lagi menambah pungutan-pungutan baru yang tersebut akan menjadi beban bagi sektor penerbangan, bagi wisatawan atau warga maupun bagi pariwisata itu sendiri. Jadi tolong kreatif sedikit, jangan sedikit-sedikit ambil atau mungut dari masyarakat,” kata Evita di area Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Menurut Evita, apabila iuran ini disetujui maka bukanlah hanya sekali tiket pesawat yang digunakan makin naik, tapi akan terjadi double pungutan yang makin memberatkan wisatawan, apalagi apabila yang mana disasar itu adalah wisatawan mancanegara. Sebab sebelumnya telah ada Pungutan Wisatawan Mancanegara (PWA) yang dimaksud diberlakukan pada Bali sejak 14 Februari 2024 dengan memungut Rp150.000 per wisman yang digunakan berkunjung ke Bali. Belum lagi dengan uang yang digunakan harus dikeluarkan untuk Visa on Arrival (VoA) Rp500.000 menyusul pencabutan kebijakan bebas visa.
Selain PWA lalu VoA, ada lagi pungutan-pungutan yang tersebut banyak jenisnya di dalam berbagai destinasi wisata khususnya di dalam setiap objek wisata, termasuk dengan penetapan pajak maupun retribusi yang tersebut menjadi kewenangan daerah. Kondisi begini, kata Evita, akan menciptakan wisatawan makin enggan datang ke Indonesia. Kondisi sebaliknya di dalam negara-negara tetangga yang dimaksud menjadi pesaing Indonesia, justru wisatawan dimanjakan dengan berbagai kemudahan, termasuk bebas visa.
“Saya lihat Bali akan makin berat, oleh sebab itu merek nantinya menerapkan double iuran atau pungutan dari wisatawan yaitu pungutan wistawan asing juga pungutan ini. Itu sejenis sekali tak bagus bagi citra Bali. Saya khawatir pariwisata kita akan makin tertinggal dengan negara tetangga kita,” kata Evita lagi.
Makin tertinggalnya pariwisata Indonesia telah terlihat dari kalahnya Indonesia dengan negara tetangga lain seperti Negara Malaysia serta Thailand di menarik lebih tinggi berbagai wisatawan ke di negeri. Menurut data, wisman ke Indonesia tahun 2023 hanya sekali 11,68 jt orang, berjauhan tertinggal dibandingkan Tanah Melayu 20,14 jt (kalau dihitung dengan ekskursionis menjadi total 28,9 juta), dan juga Thailand 28 juta. “Jadi saya benar-benar kuatir, adanya pengutan-pengutan semacam ini justru akan mematikan pariwisata kita.”
Apalagi, sambung Evita, jikalau pengunduran iuran seperti ini dijadikan tugas dari maskapai penerbangan atau perusahaan moda transportasi lainnya seperti kapal maupun bus. Pembentukan Dana Peluang Usaha Pariwisata Berkelanjutan atau Dana Abadi Perjalanan ini sendiri belum diketahui dengan jelas apa tujuannya. Jika tujuannya untuk membantu kelestarian lingkungan hidup, maka domainnya harusnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK).
Di masa lalu, menurut Evita, pemungutan iuran seperti ini ditujukan untuk memperkuat pemasaran kemudian pemasaran pariwisata. Namun itupun akhirnya bubar oleh sebab itu banyak faktor termasuk lemahnya pertanggung jawabannya lalu efektivitasnya.
“Jadi kalau mau ngotot dana ini harus ada, maka saran saya, tolong di-clear-kan dulu ini tujuannya yang tersebut jelas seperti apa. Kemudian sumbernya jangan pungutan-pungutan model nebeng-nebeng di area industri, tapi dengan segera sekadar dalam APBN atau APBD. Itu tambahan jelas pertanggung jawabannya,” sambung Evita
