Kertasleces.co.id – SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus) Wilayah Jawa Timur menyelenggarakan focus group discussion (FGD) tentang penguatan literasi kebijakan pemerintah serta konsolidasi damai pasca Pemilihan Umum 2024 pada Komunitas Coffee Space, Gubeng, Surabaya, Kamis (28/3/2024). Pertemuan yang digunakan bertajuk Seri Politik ini dihelat pada upaya memutus rantai polarisasi dan juga konflik pasca pemilu.
FGD dengan tajuk ‘Komitmen Pemuda Dorong Rekonsiliasi juga Konsolidasi Damai Pasca pemilihan raya 2024’ ini dikemas menjadi dialog interaktif. Hadir sebagai pemateri pada kesempatan itu antara lain Sekretaris Daerah Bemnus Jawa Timur Daming Laisow, Ketua Puskopi Universitas Dr Soetomo Dr Vieta Imelda Cornelis, serta Koordinator pemilihan raya Berintegritas Refi Achmad Zuhair.
Dalam penjelasannya, Sekretaris Daerah Bemnus Jawa Timur, Daming Laisow menyatakan bahwa pemuda mempunyai peran strategis tidak belaka sebagai garda depan kontrol demokrasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk merawat kerukunan, keutuhan, kemudian keakraban warga negara. Salah satunya, dengan penguatan literasi urusan politik lalu konsolidasi damai.
“Setelah proses kebijakan pemerintah elektoral bernama pemilu, rakyat Indonesia dihadapkan pada peluang keterbelahan serta polarisasi. Konflik urusan politik dukungan terus meruncing hingga berimbas pada harmonisasi warga negara. Tentu ini pola sosial yang digunakan berbahaya bagi integrasi bangsa,” terang alumnus hukum Dr Soetomo itu.
“Persis pada titik itu, pemuda, milenial, lalu pelajar memiliki peran sangat diperlukan untuk menjadi perekat keakraban berwarganegara, utamanya sesudah pemilihan raya 2024. Ruang umum lalu ruang digital tak sedikit yang mewartakan narasi perpecahan akibat dukungan politik, pemuda harus tampil untuk meng-counter itu,” sambung Daming.
Menurut Daming, polarisasi di tempat rakyat bawah akibat imbas dari konflik kebijakan pemerintah kalangan elite atas. Setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, narasi-narasi propaganda terus muncul di area ruang-ruang rakyat hingga maya.
“Meski KPU sebagai lembaga paling legitimate telah dilakukan resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, tetapi ketegangan urusan politik justru makin menjadi. Hingga pada masa kini sengketa pemilihan raya 2024 di proses sidang di tempat MK. Komunitas juga elite mestinya mencoba mendinginkan suasana urusan politik dengan cara menyampaikan narasi menyejukkan,” tutur dia.
“Gugatan sengketa pemilihan umum di dalam MK tentu sesuai dengan prosedur konstitusi. Problemnya, perdebatan tidaklah produktif juga cenderung agitatif tak perlu terus diproduksi. Proses pemilihan 2024 yang dimaksud cukup melelahkan selama dua tahun terakhir mestinya didinginkan dengan narasi keceriaan, penerimaan, serta keharmonisan dari para elite,” imbuhnya.
Sebab itu, Daming menilai rekonsiliasi kebangsaan harus menjadi isu utama yang harus terus disampaikan hari ini. Rekonsiliasi, kata dia, berupaya menempatkan persatuan serta integritas bangsa pada berhadapan dengan kepentingan kebijakan pemerintah lima tahunan.
